DPRD KALTIMPariwaraPolitika

Mimi: UU TPKS Pondasi Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Perlu Masif Disebarluaskan

Garda.co.id, Samarinda – Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) akhirnya diberlaku setelah DPR RI mengesahkannya pada Bulan Mei 2022 lalu.

Kabar ini tentunya menjadi angin bahagia bagi masyarakat. Karena UU TPKS akan menjadi pondasi perlindungan yang kuat, khususnya pada perempuan dan anak.

Seperti halnya disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Mimi Meriami Pane. Dirinya merasa bersyukur atas pengesahannya UU TPKS. Sebab bukan lagi rahasia umum perempuan masih dimarjinalkan oleh masyarakat.

“Kita sangat bersyukur undang-undang itu sudah disahkan. Karena kita harus akui sebagai wanita selama ini masih termarjinalkan,” ujar Mimi Meriami Pane dikonfirmasi pada Kamis (3/6/2022).

Mimi mengungkapkan, sampai saat ini kekerasan seksual kerap terjadi di Kaltim. Mau suka atau tidak suka, diberitakan atau tidak.

Jika melihat data dari DKP3A Kaltim, hingga 1 Juni 2022, telah ada 316 laporan kasus kekerasan perempuan dan anak.

Total kasus tersebut 55 persennya korban dewasa dan 45 persennya korbannya anak-anak. Namun, tak sedikit juga kasusnya berujung kekecewaan bagi korban karena sanksi yang diberikan kepada pelaku tak membuat jera.

“Ini menandakan pemerintah sudah memperhatikan hal tersebut. Sehingga, apabila terjadi kekerasan seksual itu ada sanksi yang memang sudah jelas.”

“UU TPKS bisa membuat perlindungan yang lebih baik kepada seluruh wanita,” tegas Mimi.

Lebih jauh, Mimi meminta agar pemerintah bisa menyebarluaskan informasi UU TPKS ini sehingga penerapan UU ini pun lebih efektif untuk ke depannya.(PB/ADV/KominfoKaltim)

BACA JUGA :  Sabet Dua Penghargaan Kemendag, Tertib Ukur dan SNI Untuk Pasar Merdeka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button