KPPSMB Sampaikan Niatan Bangun Pabrik Kelapa Sawit Di Hadapan Kementrian Koperasi
Garda.co.id, Kutai Kartanegara – Menanggapi kegelisahan petani usai penutupan satu-satunya pabrik sawit di Muara Badak, Koperasi Persatuan Petani Kelapa Sawit Muara Badak (KPPSMB) melangkah berani dengan mengusulkan pendirian pabrik sawit milik rakyat langsung kepada Kementerian Koperasi.
Langkah visioner ini pun mendapat angin segar, Kementerian menyatakan dukungan penuh, membuka jalan bagi kemandirian petani dan penguatan ekonomi berbasis koperasi.
Langkah ini diharapkan menjadi jawaban jangka panjang atas anjloknya harga sawit dan sulitnya akses pasar yang dialami petani setempat. Penutupan pabrik sebelumnya telah memaksa petani menjual hasil panen ke luar daerah dengan biaya tinggi, yang memangkas keuntungan dan mengancam kelangsungan usaha mereka.
Melalui KPPSMB, para petani bersatu membangun kemandirian tak lagi bergantung pada tengkulak atau perusahaan besar. Pabrik sawit berbasis koperasi ini menjadi simbol perjuangan mereka untuk menguasai kembali rantai produksi dan memperkuat ekonomi lokal dari akar rumput.
Ketua KPPSMB, Abdullah, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan aspirasi petani, mulai dari mengirimkan proposal ke pemerintah daerah hingga mengupayakan audiensi dengan kementerian terkait.
Setelah sekian waktu, kesempatan bertemu dengan Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Julianto akhirnya diberikan pada Jum’at (23/05/2025), tepatnya saat waktu maghrib di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta.
“Kami menjelaskan semua kendala yang dihadapi petani sejak pabrik tutup. Alhamdulillah, Kementerian menyambut baik inisiatif kami. Wakil Menteri menyatakan bahwa Kementerian Koperasi siap mendampingi kami membangun pabrik sawit milik masyarakat,” ungkap Abdullah.
Ia menambahkan bahwa meskipun belum ada tanggal pasti terkait pembangunan, pihak Kementerian akan membentuk tim khusus yang akan mendampingi koperasi dalam proses perencanaan dan pendirian pabrik.
Komitmen ini dinilai sejalan dengan visi Presiden RI yang menekankan pentingnya industrialisasi berbasis rakyat dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.
Abdullah menegaskan bahwa pabrik ini tidak hanya akan melayani petani dari Muara Badak, tetapi juga dari kawasan sekitar seperti Samboja, Bontang, dan Anggana. Dengan luas lahan sawit mandiri yang diperkirakan mencapai 14 ribu hektare, kehadiran pabrik ini diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.
“Kalau pabrik ini berdiri dan dikelola sendiri oleh koperasi, maka harga sawit bisa dikendalikan oleh masyarakat. Tidak lagi dimainkan oleh tengkulak atau spekulan. Ini bukan hanya soal harga, tapi juga soal kemandirian petani,” ujar Abdullah.
Ia juga menyampaikan bahwa kestabilan pendapatan petani akan berdampak luas pada perputaran ekonomi di desa-desa, menciptakan efek positif bagi sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan pendidikan. Dalam jangka panjang, koperasi berharap industri kelapa sawit berbasis rakyat ini bisa mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.
“Harapan kami besar. Jika pendapatan petani meningkat, maka ekonomi desa akan tumbuh. Dan kalau masyarakat yang mengelola langsung industrinya, maka keuntungan akan kembali ke rakyat,” tutup Abdullah.
Dukungan dari pemerintah pusat ini menjadi titik terang bagi petani sawit di Muara Badak setelah masa-masa sulit. Dengan sinergi antara koperasi dan negara, pembangunan ekonomi berbasis masyarakat bukan wacana, namun menjadi keinginan nyata bagi para petani untuk mandiri.
