Komisi IV DPRD Kukar Soroti Kinerja Disdikbud dan Dinkes, Anggaran Besar Dinilai Tak Sejalan dengan Realisasi
Garda.co.id, Kutai Kartanegara – Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Rapat ini berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Tenggarong, Selasa (6/5/2025).
Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, M. Andi Faisal, rapat tersebut menghadirkan jajaran anggota komisi, seperti Ahmad Yani, Mitfahul Jannah, Fatlon Nisa, M. Idham, Budiman, Sopan Sopian, Syarifuddin, Sri Muryani, dan Hamdiah.
RDP ini juga dihadiri perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Inspektorat, Bappeda, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdikbud dan Dinkes di tingkat kecamatan dan desa.
Dalam pembukaan rapat, Andi Faisal menyatakan bahwa RDP ini merupakan bagian dari upaya Komisi IV untuk memastikan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami menaruh perhatian serius terhadap implementasi program yang telah dibiayai dari anggaran besar. Jangan sampai serapan anggaran tinggi, tapi hasilnya tak dirasakan maksimal oleh masyarakat,” ujar Faisal yang akrab disapa Ical.
Ia secara khusus menyoroti kinerja Disdikbud yang menurutnya belum menunjukkan hasil sepadan dengan alokasi dana yang besar.
“Anggarannya triliunan, tapi pembangunan fisik sekolah dan sarpras pendidikan masih jauh dari harapan. Banyak usulan dari UPT yang tak sesuai realisasi,” tegasnya.
Ia mencontohkan perbedaan signifikan antara rencana yang diusulkan di tingkat bawah dengan yang akhirnya terealisasi oleh dinas. Hal ini dinilainya mengindikasikan lemahnya komunikasi dan perencanaan antar level.
Tak hanya sektor pendidikan, Komisi IV juga menyoroti pelaksanaan program Dinas Kesehatan. Meski begitu, menurut Ical, kinerja Dinkes dinilai lebih baik dibandingkan Disdikbud.
“Dinkes masih lebih tertata, tetapi tetap kami berikan catatan. Manajemen anggaran harus terus dibenahi agar pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Kukar,” tambahnya.
Komisi IV berharap, melalui koordinasi dan konsultasi intensif seperti ini, pelaksanaan program pembangunan di Kukar bisa lebih tepat sasaran dan menjawab langsung kebutuhan masyarakat di lapangan, khususnya dalam dua sektor vital ini. (Adv/fa)
