Jutaan Lapangan Kerja Baru Hadir, Sapto Harap Pengelolaan Koperasi Merah Putih Dilakukan Dengan Baik
Garda.co.id, Samarinda – Kehadiran Koperasi Merah Putih bagi seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia menuai respon positif bagi masyarakat. Program yang dicetus Kementrian Sosial ini dinilai dapat menghidupi perekonomian masyarakat.
Tak main main, Koperasi ini mendapatkan suntikan dana fantastis sebesar Rp. 3 Miliar per Koperasi. Pemerintah ingin menciptakan lapangan pekerjaan baru di tengah masyarakat perdesaan.
Namun, program besar ini membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem tata kelola yang benar dalam menjalankan fungsinya.
Sebagai informasi, Kalimantan Timur (Kaltim) sendiri akan menyulap 400 Koperasi menjadi Koperasi Merah Putih, yang saat ini tengah dikebut pengerjaannya.
“Ini bukan sekadar mengganti nama koperasi. Ini perubahan sistem dan tanggung jawab,” ungkap Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Dirinya memastikan legalitas dan struktur organisasi koperasi jadi perhatian utama menjelang peluncurannya pada 12 Juli 2025, mendatang bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Dilain sisi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyambut program nasional ini dengan baik. Namun, kesiapannya tak lupa di sampaikannya.
“Kita bicara dana Rp3 miliar per koperasi. Ini bukan dana hibah, ini pinjaman yang harus dikembalikan. Kalau salah kelola, bukan hanya koperasi yang bermasalah tapi ekonomi desa bisa ikut goyah,” terangnya.
Sapto menegaskan ketidakseriusan pengeloaan dana desa terhadap koperasi masa lalu untuk tidak terjadi lagi. Sehingga perlunya SDM yang paham dalam keuangan, bisnis maupun hukum.
Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan program ini pada 28 Oktober 2025 mendatang. Bahkan Menteri Koordinator Perekonomian, Zulkifli Hasan, menyebut program ini bisa menghadirkan hingga dua juta lapangan kerja baru.
Maka dari itu, Belanja Tak Terduga (BTT) daerah perlu di optimalkan guna mempercepat pembentukan koperasi.
Jajaran Menteri Desa dan Koperasi telah berkunjung ke Kaltim untuk memastikan Koperasi Merah Putih ini dipahami dengan baik oleh pengurus Desa.
“Desa hari ini bukan hanya butuh uang. Mereka butuh pendampingan, pelatihan, dan sistem pengawasan yang berkelanjutan. Jika tidak, kita hanya akan mengulang siklus kegagalan lama dalam balutan nama baru,” tutup Sapto. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
