Sarkowi Sebut Pentingnya Keterlibatan Menteri LHK Dalam Menyelesaikan Perambatan Hutan Di KHDTK Unmul
Garda.co.id, Samarinda – Permasalahan pembukaan lahan di Kawasan Hutan Pendidikan Unmul Samarinda (KHDTK Unmul) menjadi pembicaraan publik
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V. Zahry, menyampaikan persoalan ini sudah menjadi permasalahan serius sehingga pemerintah pusat khususnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus turut andil.
Menurutnya, KHDTK memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan mahasiswa ataupun akdemik. Mulai dari, konservasi keanekaragaman hayati, dan pendidikan tinggi nasional. Namun adanya pembukaan lahan ilegal untuk lahan pertanian dan perumahan dapat mengancam kelestarian hutan pendidikan tersebut.
“Ini bukan sekadar soal penegakan hukum di lapangan. Kami perlu dukungan anggaran, koordinasi antar-instansi, dan fasilitas pengawasan yang memadai agar pengelolaan kawasan benar-benar berkelanjutan,” sebutnya.
Lanjut Sarkowi, saat kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming ke Muara Kelay belum lama ini, pembahasan perlindungan KHDTK belum masuk dalam agenda resmi kunjungan. Maka dari itu, Sarkowi berharap Wapres dapat mendelegasikan Menteri Lingkungan Hidup, untuk menuntaskan permasalahan ini dengan cepat.
“Informasi terbaru menyebutkan bahwa Menteri LHK dijadwalkan hadir di Samarinda minggu depan. Ini momentum tepat untuk membawa keluhan masyarakat dan akademisi Unmul ke tingkat kebijakan pusat,” jelasnya.
Selain menyampaikan tentang penegakan hukum terhadap aktivitas di hutan pendidikan Unmul, Sarkowi mendorong pemerintah pusat mendukung hadirnya program rehabilitasi hutan dan patroli berkala. Langkah ini dinilai krusial mengingat KHDTK kerap menjadi rujukan studi lapangan mahasiswa dan pusat deteksi dini bencana lingkungan.
Pengamat kehutanan Universitas Mulawarman, Dr. Ratna Sari, memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD Kaltim. Menurutnya, tanpa dukungan anggaran dan teknis dari kementerian, upaya konservasi di KRUS akan berjalan setengah hati.
“Kolaborasi antara pusat dan daerah akan memperkuat kapabilitas pengawasan, sekaligus memastikan data penelitian jangka panjang tentang flora dan fauna di kawasan ini tetap akurat,” imbuhnya.
Dengan sorotan yang semakin tajam, publik berharap kunjungan Menteri LHK ke Samarinda tak sekadar seremonial, tetapi dibarengi aksi nyata seperti penegasan batas hutan, pemasangan rambu larangan, dan pembangunan pos pengamanan. Jika terwujud, Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) yang sekarang dikenal KHDTK berpotensi kembali menjadi laboratorium alam yang aman bagi generasi peneliti mendatang. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
