Pasien BPJS Kesehatan Sering Tertolak, Fuad Tekankan Pentingnya Tindakan Responsif Rumah Sakit
Garda.co.id, Samarinda – Sejumlah pasien BPJS Kesehatan masih merasa dikesampingkan jika sedang melakukan pemeriksaan maupun perawatan. Padahal permasalahan ini seharusnya tidak lagi terjadi terutama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di lingkungan Pemprov Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, membeberkan kerap menerima laporan dari masyarakat terkait penanganan yang dilakukan tenaga medis, karena penyakit yang dialami tidak sepenuhnya ditanggung BPJS Kesehatan.
Situasi seperti ini, kata dia, tidak boleh terjadi, terutama ketika pasien datang dengan keadaan gawat darurat.
“Yang utama itu keselamatan manusia. Setidaknya rumah sakit harus memberikan tindakan awal. Kejadian darurat itu tidak bisa diprediksi,” sebutnya.
Fuad menyebutkan permasalahan yang kerap terjadi terkait korban kecelakaan. Rumah sakit, keluarga pasien, dan penjamin layanan sering kali berdebat terkait administrasi awal, padahal dalam penolongan ini administrasi tersebut harus dikesampingkan terlebih dulu.
Dirinya mengutarakan adanya kebijakan Pemprov Kaltim yang telah memperluas cakupan layanannya pada tiga RSUD seperti RS Mata, RSJD Atma Husada Mahakam, dan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II, dengan hal ini maka layanan yang diberikan tidak hanya pada layanan khusus tetapi juga dasar.
“Kalau ada kondisi yang tidak ditanggung BPJS, rumah sakit tetap wajib memberi respon cepat. Tidak ada satu pun orang yang menginginkan kecelakaan terjadi,” sebutnya.
Fuad menekankan pada petugas medis di RSUD untuk tidak mengambil keputusan sepihak dengan langsung merujuk atau menolak pasien. Dirinya menilai, komunikasi internal dan atensi cepat dari pimpinan rumah sakit merupakan bagian dari etika profesi tenaga kesehatan.
“Petugas harus segera melapor dan berkoordinasi dengan pimpinan untuk memastikan penanganan tetap dilakukan,” tuturnya.
Dilain sisi, Fuad juga mengusulkan kepada BPJS Kesehatan untuk menambah cakupan layanan pada kasus-kasus yang sering terjadi di tengah masyarakat. Fuad menegaskan bahwa aspek kemanusiaan harus menjadi nilai utama dalam kebijakan penjaminan kesehatan nasional.
“BPJS juga perlu melihat kembali kebijakannya. Presiden pun berkali-kali mengingatkan agar aspek kemanusiaan ditempatkan di depan dalam setiap pelayanan,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
