DPRD KALTIM

DPRD Sokong Isran Usulkan DBH Sektor Perkebunan, Ismail : Harus Kita Support

Garda.co.id, Samarinda – Prinsip desentralisasi tata kelola sektor sumber daya alam (SDA) belum sepenuhnya berjalan di Indonesia. Faktanya, masih ada komoditas SDA yang dihasilkan oleh daerah dan diberikan tanggung jawab tata kelolanya ke pemerintah daerah, tetapi sebagian besar hasil dari penerimaan negaranya masuk ke kas pemerintah pusat. Penerimaan itu tidak diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH), seperti lazimnya sistem desentralisasi fiskal di sektor SDA. Kasus ini terjadi di sektor perkebunan sawit.

Di Kaltim berkisar seluas 2 juta hektare lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit, hanya konflik saja yang dirasakan oleh masyarakat dan pemda.

“Saya kira yang mendasar itu bahwa Gubernur Isran Noor sudah mulai dan menyuarakan untuk ada DBH di sektor perkebunan sawit. Karena dari 2 juta hektar sawit yang ada di Kaltim, yang kita dapatkan hanya sengketa lahan,” kata Anggota Komisi II DPRD Kaltim Ismail.

DPRD Kaltim pun kata dia, akan memberikan dukungan terhadap kehendak Gubernur terkait hal itu. Menurut dia, negara harus berpikir untuk adanya DBH dan seharusnya dibuat trobosan.

“Kita sangat mendukung apa yang disampaikan Gubernur, saya berharap ini didukung pemerintah kabupaten kota yang ada di Kaltim, termasuk kalangan NGO (Non Government Organisation,Red),” tuturnya.

Politikus Partai Nasdem ini mengaku yang mau dilakukannya semata-mata karena Kaltim memiliki potensi untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal.

“Kita secara utuh harus berikan dukungan ke Gubernur, ga bisa kita biarkan bergerak sendiri. Kita harus saling support,” pungkasnya.

Menurutnya, perlu ada suara yang sama untuk mencari alternatif demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena tidak dapat hanya bertumpu pada migas, sementara sektor lain tidak dimaksimalkan.

BACA JUGA :  DED Dalam Pengerjaan, Dinsos Kaltim Segera Bangun Panti Disabilitas Modern

“Saya sebagai anggota Komisi II sangat mendukung itu, mudah-mudahan eksekutif legislatif dan segala pihak duduk bersama merumuskan langkah-langkah agar ada kontribusi riil,” harap Ismail.(adv/kmf/NNI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

77 − = 68

Back to top button