Garda.co.id, PPU – Pemerataan tenaga medis di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU menyoroti ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal pelayanan kesehatan dasar.
Wakil Ketua DPRD PPU, Andi Yusuf, menyatakan bahwa banyak tenaga medis lebih memilih bertugas di daerah perkotaan ketimbang pedesaan. Akibatnya, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak.
“Kita melihat langsung ada ketimpangan cukup besar antara desa dan kota dalam hal jumlah tenaga kesehatan,” katanya.
Menurut Andi, fenomena ini menunjukkan belum adanya sistem penempatan yang berpihak pada keadilan pelayanan publik. Ia menilai Pemkab PPU perlu membuat terobosan kebijakan agar tenaga medis tidak hanya menumpuk di pusat-pusat layanan kota.
“Kalau masyarakat desa terus tertinggal dalam hal kesehatan, maka pemerintah gagal memberikan hak dasar yang dijamin konstitusi,” tegasnya.
DPRD meminta agar Pemkab memperhatikan pengadaan tenaga medis secara lebih merata tiap tahunnya. Tak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas dan dukungan fasilitas penunjang. Ia mengakui bahwa kondisi geografis dan sebaran penduduk menjadi tantangan tersendiri, namun itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan ketimpangan berlanjut.
Selain masalah tenaga medis, Andi juga menyoroti kondisi beberapa puskesmas dan alat kesehatan di pedesaan yang belum tersentuh peremajaan. Keterbatasan anggaran disebut sebagai salah satu hambatan.
“Namun, ada banyak jalan keluar jika ada komitmen. Bisa lewat kerja sama lintas sektor, atau mengoptimalkan kemitraan dengan organisasi profesi seperti IDI,” ujarnya.
DPRD berjanji akan mengawal alokasi anggaran kesehatan agar lebih adil dan menyentuh wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Ia pun mendorong agar ada insentif khusus bagi tenaga medis yang bersedia ditugaskan di pedesaan, termasuk jenjang karir dan fasilitas kerja yang memadai.
“Desa jangan terus jadi anak tiri dalam pelayanan kesehatan. Kita ingin ada keadilan yang nyata, bukan hanya janji,” pungkas Andi. (Dry/Adv)
