Garda.co.id, Tenggarong– Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menaruh perhatian besar pada kondisi korban dugaan pencabulan di salah satu pesantren di Kukar. Pemulihan korban menjadi prioritas utama selain penegakan hukum terhadap pelaku.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menegaskan bahwa pendampingan tidak hanya diberikan kepada korban, tetapi juga kepada keluarga.
“Kita fokus agar korban mendapat pendampingan hingga kembali sehat dan pulih normal,” ucap Faisal usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (19/8/2025).
“Bukan hanya korban, tetapi juga orang tuanya akan didampingi,” tambahnya.
DPRD Kukar menilai trauma yang dialami korban tentu berdampak pada psikologis keluarga, sehingga pemulihan menyeluruh menjadi bagian penting dari strategi penanganan kasus.
Komisi IV DPRD Kukar berencana menggandeng RSUD AM Parikesit untuk melakukan skrining psikologis. Skrining ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pendampingan sehingga proses pemulihan bisa lebih tepat sasaran.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD Kukar dalam memberikan perlindungan penuh terhadap anak-anak di pesantren. Mereka ingin memastikan kasus ini tidak mengganggu tumbuh kembang generasi muda.
Faisal menekankan, koordinasi dengan dinas terkait, termasuk Dinas Sosial dan DP3A, akan terus dilakukan agar pendampingan berjalan secara terintegrasi dan menyeluruh.
“Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa kita harus hadir untuk korban. Kita tidak boleh hanya bicara hukuman bagi pelaku, tetapi juga memikirkan bagaimana masa depan korban tetap cerah,” jelas Faisal.
Selain itu, DPRD Kukar ingin memastikan bahwa pendampingan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan, agar korban dan keluarga benar-benar mendapatkan dukungan yang maksimal.
Dengan langkah-langkah ini, DPRD Kukar berharap kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan keagamaan tetap terjaga, sekaligus memastikan anak-anak belajar di lingkungan yang aman dan nyaman. (Adv/fa)
