Garda.co.id, Tenggarong– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menilai bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar masih belum tergali secara maksimal. Padahal, jika dikelola dengan baik, PAD dapat menjadi kekuatan utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Ahmad Yani menegaskan Kukar memiliki banyak sumber PAD yang bisa dioptimalkan. Dengan begitu, ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat bisa dikurangi secara bertahap.
“PAD kita sebenarnya banyak. Kalau itu dioptimalisasi, maka tidak perlu terlalu bergantung pada transfer pusat,” ujarnya.
Ia mencontohkan sejumlah potensi PAD yang masih belum maksimal, seperti pajak bahan bakar minyak (BBM), pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, hingga berbagai retribusi daerah yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat Kukar.
Menurutnya, sektor-sektor ini harus digarap lebih serius agar hasilnya bisa signifikan untuk mendukung pembangunan.
Tidak hanya itu, Ahmad Yani juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menekankan pentingnya BUMD agar lebih aktif, produktif, dan tidak sekadar menjadi simbol keberadaan kelembagaan daerah.
“BUMD jangan hanya jadi simbol. Harus bisa menghasilkan. Kalau perlu, kita revitalisasi kelembagaannya,” tegasnya.
Menurutnya, jika dikelola secara profesional dan diarahkan pada sektor strategis, BUMD bisa menjadi motor penggerak peningkatan PAD.
Dengan tambahan pemasukan ini, ruang fiskal Pemkab Kukar akan semakin besar untuk membiayai berbagai program pembangunan prioritas.
Ahmad Yani menambahkan, peningkatan PAD akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Dengan dana yang lebih kuat, pemerintah daerah bisa lebih leluasa membangun infrastruktur, meningkatkan layanan dasar, serta memperkuat perekonomian lokal tanpa harus selalu menunggu dana transfer dari pusat.
“Upaya ini akan memberi ruang fiskal yang lebih besar bagi Pemkab dalam menyusun anggaran pembangunan tanpa terlalu tergantung pada dana pusat,” jelasnya.
DPRD Kukar, kata Ahmad Yani, berkomitmen untuk mendukung penuh upaya peningkatan PAD. Salah satunya dengan mendorong regulasi maupun kebijakan daerah yang berpihak pada kemandirian keuangan daerah.
“Peningkatan PAD adalah langkah mandiri dan berkelanjutan dalam pembangunan daerah. Kita harus serius ke sana,” pungkasnya. (Adv/fa)
