Garda.co.id, Samarinda – Angka jumlah desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kian menurun. Tahun ini hanya tersisa sekitar 17 desa, dari jumlah sebelumnya di Tahun 2021 yaitu sebanyak 54 desa.
Pencapaian tersebut terlihat sejak masa kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.
Demikian penyampaian Wagub Hadi Mulyadi melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim Andi Muhammad Ishak dalam Rapat Strategi Percepatan Pengentasan Desa Tertinggal di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/7/2022).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim H Syirajuddin mengatakan, dari hasil bedah Indeks Desa Membangun (IDM) pada 17 desa tertinggal itu menunjukan beberapa masalah serupa.
Di antaranya, indikator ketersediaan tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya yang masih belum terpenuhi, dan soal jarak pusat layanan kesehatan itu sendiri dengan masyarakatnya.
Kemudian, indikator ketersediaan tenaga pendidik dan jarak kepada akses pendidikan SMA/SMK yang belum terpenuhi, dan indikator jarak kepada akses ke pusat perdagangan yang belum terpenuhi.
Indikator lainnya adalah keterbukaan ruang publik di desa yang belum terpenuhi, indikator kepada akses air bersih dan akses listrik yang belum terpenuhi, serta indikator keterbukaan wilayah (jalan desa) untuk akses kendaraan roda empat atau lebih yang belum terpenuhi dan indikator potensi rawan bencana dan tanggap bencana yang belum
terpenuhi.
“DPMPD ditargetkan sesuai IDM. Dari sini patokannya hanya tiga yakni pemenuhan sosial dasar, ekonomi dan lingkungan. Untuk lingkungan ukurannya adalah antisipasi banjir, kebakaran hutan, jalur evakuasi, termasuk keberadaan papan peringatan pun harus tersedia,” sebut Syirajuddin.
Berdasarkan data jaringan dan komunikasi yang dikumpulkan melalui Tenaga Pendamping Profesional, tahun 2022 masih terdapat sebanyak 509 titik desa blankspot dan 177 titik desa low signal (minim akses jaringan). Sedangkan untuk penyaluran Dana Desa tahun 2022, berdasar pada data OM-SPAN per tanggal 15 Juni 2022 telah tersalur sebesar Rp311,6 miliar atau sekitar 41 persen.
“Sebanyak 831 desa telah salur di tahap I dan sebanyak 800 desa salur di tahap Il,” beber Syirajuddin.
Diketahui, Benua Etam ini terdiri dari 841 desa, 197 kelurahan dan 103 kecamatan. Hasil sementara pemutakhiran data IDM tahun 2022 di Provinsi Kaltim menunjukan penambahan 49 desa berstatus mandiri dari IDM tahun 2021.
Saat ini telah ada 136 desa mandiri, desa maju bertambah 37 desa dari tahun 2021 menjadi sebanyak 349 desa.
Kemudian, desa berkembang sebanyak 339 desa, itu berkurang 48 desa dari tahun 2021.
“Tahun ini sudah tidak ada desa yang sangat tertinggal. Berkurang satu desa dari tahun 2021,” sambung Andi Muhammad Ishak.
Untuk informasi, 17 desa tertinggal itu adalah, 1 desa di Kabupaten Berau, 2 desa di Kabupaten Kutai Timur, 6 desa di Kabupaten Kutai Barat, dan 8 desa di Kabupaten Mahakam Ulu.(PB/ADV/KominfoKaltim)
