Mahakam Sibuk Mengalirkan Komoditas, Kas Daerah Tetap Tipis: DPRD Kaltim Desak Pola Kelola Baru

Garda.co.id, SAMARINDA – Lalu lintas Sungai Mahakam terus mengalami kesibukannya sepanjang tahun, jutaan ton batu bara seperti tak ada hentinya melintasi sungai tersebut. Nahasnya dibalik semua itu ekonomi Kaltim yang seharusnya menjadi salah satu terbesar malah tak memberikan dampak yang berarti bagi daerah.

Hal ini terkemuka dalam rapat Komisi II DPRD Kaltim yang menyoroti betapa minimnya kontribusi finansial dari jalur logistik utama provinsi tersebut. Hal ini bukan sekedar rendahnya angka penerimaan, melainkan kegagalan menjadikan Sungai Mahakam menjadi aset perputaran ekonomi daerah yang dikelola secara serius.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa derasnya pergerakan barang di Mahakam tidak pernah berubah menjadi kekuatan fiskal bagi daerah. Ia menyebut akar masalahnya berada pada absennya model pengelolaan yang memberi ruang bagi Kaltim menikmati nilai ekonominya.

“Mahakam ini nadi ekonomi yang bekerja setiap hari, tapi daerah hanya jadi penonton,” sebutnya.

Menurut Ananda, persoalan itu mencerminkan kelemahan struktural mulai dari infrastruktur sungai, regulasi, hingga pembagian kewenangan yang tidak pernah benar-benar dipadukan untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Salah satu hambatan terbesar, lanjutnya, adalah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, operator pelabuhan, dan pemerintah daerah. Mahakam berstatus jalur nasional, tetapi dampak sosial dan lingkungan akibat lalu lintas industri justru ditanggung daerah, tanpa kompensasi fiskal yang memadai.

“Sulit membangun fondasi ekonomi kalau aset sebesar ini tak bisa kita kelola dengan otonom,” tuturnya.

Ia mendorong perubahan pendekatan: bukan sekadar mengawasi kapal yang lewat, tetapi membangun skema nilai tambah, retribusi, kerja sama bisnis, dan teknologi monitoring yang memungkinkan daerah ikut menikmati hasil ekonomi dari aktivitas sungai.

Ananda menekankan bahwa persoalan utama bukan semata kecilnya pendapatan, tetapi ketiadaan strategi jangka panjang untuk menjadikan Mahakam sumber keuangan yang stabil. Pemerintah daerah diminta berani merancang sistem baru, termasuk memaksimalkan peran BUMD, merumuskan kerja sama komersial dengan Pelindo, dan membangun integrasi data dengan KSOP.

“Kalau hanya mengeluhkan penerimaan yang kecil, itu sudah terjadi bertahun-tahun. Yang dibutuhkan adalah cara kelola yang benar-benar baru,” ujarnya.

Dengan tren penurunan TKD dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga konektivitas wilayah. DPRD Kaltim menilai momen ini sebagai titik krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Potensi Mahakam, menurut Ananda, terlalu besar untuk dibiarkan mengalir tanpa menghasilkan nilai tambah. Jika tidak ada langkah konkret, bukan mustahil tahun depan situasinya hanya mengulang pola yang sama.

Di tengah tekanan fiskal dan dinamika pembangunan IKN yang menuntut kesiapan infrastruktur, DPRD Kaltim menegaskan bahwa era pengelolaan Mahakam harus berubah. Sungai ini tidak hanya menjadi urat nadi industri, tetapi juga harus menjadi sumber kekuatan ekonomi yang dikelola secara strategis oleh daerah. (Dry/Adv/DPRDKaltim)