DPRD SamarindaPariwara

Astaga! Perusahaan Tambang di Samarinda Utara Telat Urus Dokumen Amdal, Jadi Penyebab Banjir?

Garda.co.id, Samarinda – Dugaan penyebab banjir di Kecamatan Samarinda Utara mulai terungkap. Temuan itu dijelaskan saat hearing ke 2 Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda bersama Organisasi Perangkat Daerah dan sejumlah perusahaan tambang,
Hearing ini sendiri digelar Kamis 7 Oktober 2021 kemarin untuk menelusuri sebab-musabab banjir di kawasan itu. Sayangnya, dari 19 perusahaan tambang yang diundang, hanya 10 perusahaan tambang yang hadir. Empat perusahaan tambang diantaranya adalah pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atawa PKP2B). Sisanya adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan atau IUP dan pengembang lahan.

Dugaan ini merujuk pada kelengkapan dokumen perusahaan tambang yang terlambat diurus. Hal itu ditegaskan Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur, Azwar Busra.

Katanya, hampir seluruh kelengkapan dokumen perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Samarinda Utara lamban diselesaikan.

“Seluruh perusahaan yang ada di sini telat. Mulai dari Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Red.), reklamasi, bahkan dokumen-dokumen lainnya,” ujarnya, saat rapat.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya, menyatakan hearing ini merupakan upaya para legislator menelisik permasalahan banjir di Kota Tepian. Baginya, banjir adalah masalah serius.

“Kita duduk di sini bukan mau menyalahkan, tapi kita coba menggali informasi, apakah penyebab banjir karena pengelolaan tambang yang kurang tepat atau seperti apa,” ucapnya.

Selain itu, Angkasa menegaskan, DPRD Kota Samarinda sangat serius menangani banjir agar tidak menghambat aktivitas masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi.

“Kalau banjir, otomatis angka kemiskinan meningkat. Karena ekonomi kerakyatan tidak berjalan,” tuturnya.

Disamping itu, Angkasa mencontohkan, tinggi permukaan air Sungai Mahakam lebih tinggi sekira 7 meter bila dibandingkan dengan Jalan D. I. Panjaitan di Kecamatan Sungai Pinang. Kondisi ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan sejumlah kota lain di Indonesia yang memiliki kondisi geografi yang sama seperti Kota Samarinda. Namun di sana –kota lain– penanganan banjir mamu dilakukan.

“Surabaya itu mirip sama Samarinda. Daratannya lebih rendah dibanding permukaan air. Tapi masalah banjir di sana bisa diatasi. Kok di Samarinda susah sekali? Ini yang akan kita cari tahu penyebabnya,” tutup Angkasa.

Untuk diketahui, OPD yang hadir dalam hearing ke 2 ini adalah Dinas ESDM Kaltim, Inspektorat Daerah Kota Samarinda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, Dinas Lingkunga Hidup Kota Samarinda, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda. (MR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button