Guru PPPK Mengalami Hambatan Administratif, Agusriansyah Sebut Perlunya Penanganan Kongkrit
Garda.co.id, Samarinda – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan dalam penempatan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengalami sedikit hambatan.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan menyampaikan permasalahan yang ada tidak boleh menjadi alasan untuk mendistribusikan guru ke sekolah di seluruh daerah.
Dirinya mengatakan pengangkatan PPPK pada dasarnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah, karena gaji dan tambahan penghasilan ditanggung oleh pemerintah provinsi sesuai kebijakan pusat.
Meski begitu, Agusriansyah menekankan permasalahan administrasi yang terjadi seharusnya di selesaikan segera mungkin sehingga hambatan tersebut tidak terjadi terus menerus.
“Kalau masalahnya hanya administrasi, itu mestinya diselesaikan. Bukan disampaikan sebagai kendala tanpa ada progres. Kita butuh langkah penyelesaian, bukan pernyataan yang menambah kerumitan,” sebutnya.
Dirinya menjelaskan bahwa selama ini Kaltim masih kekurangan guru baik guru produktif maupun guru mata pelajaran umum terlebih di daerah daerah tertentu.
Karena itulah, DPRD telah memasukkan skema pemenuhan kebutuhan guru ke dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan yang baru disahkan.
Dalam perda tersebut, pemerintah provinsi diberikan ruang untuk menyediakan guru pengganti bagi yang pensiun, serta memenuhi kekurangan guru melalui mekanisme yang tidak melanggar aturan.
Dengan skema yang yang ingin dilakukan tersebut maka dapat memanfaatkan sumber pendanaan di luar APBD, seperti CSR perusahaan atau model pembiayaan lain yang memungkinkan.
“Kami sudah memberi dasar hukumnya dalam perda. Jadi kalau ada peluang untuk pengangkatan, tetapi justru terkendala hal administratif tanpa diselesaikan, itu sangat disayangkan,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
