DPRD KALTIMPariwara

Pemadaman Listrik Berulang Ganggu Aktivitas Warga, Agusriansyah Desak Buka Data Dan Tindak Cepat

Garda.co.id, SAMARINDA – Aktivitas masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam beberapa bulan terakhir kerap terganggu akibat pemadaman listrik bergilir. Kondisi ini membuat sejumlah wilayah harus menghadapi gelapnya malam hingga terhentinya berbagai aktivitas yang bergantung pada pasokan listrik.

Dampaknya pun tak sekadar mengganggu rutinitas masyarakat, tetapi juga mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang harus menanggung kerugian akibat terganggunya operasional usaha.

Persoalan tersebut turut mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Dirinya menilai penjelasan PT PLN (Persero) yang selama ini mengaitkan pemadaman dengan pemeliharaan mesin pembangkit belum sepenuhnya menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.

Terlebih, masyarakat menilai masih terdapat sejumlah persoalan lain yang belum disampaikan secara terbuka oleh pihak PLN.

“PLN dianggap belum menyampaikan penjelasan secara jelas terkait persoalan teknis di lapangan,” tekannya.

Dirinya menekankan PLN dapat membuka informasi yang akurat terkait pemadaman, apakah pemadaman disebabkan gangguan pada unit pembangkit, pemeliharaan yang bersifat insidental, atau permasalahan pada infrastruktur sehingga diperlukan perbaikan menyeluruh.

Lanjut Agusriansyah, kendala yang terjadi harus ditelusuri dikarenakan sistem kelistrikan yang melayani Samarinda, Balikpapan, dan beberapa wilayah di Kaltim saling terintregasi satu sama lain.

Karena sistem yang berkaitan pemadaman di Kaltim hampir terjadi serentak. Atas dasar itu, kondisi yang terjadi mulai dari pasoman daya ataupun kemampuan sistem kelistrikan harus disampaikan ke masyarakat dengan terbuka.

Agusriansyah meminta PLN untuk membuka data riwayat pemadaman, kemampuan daya pembangkit, beban puncak, ketersediaan cadangan daya, serta indikator keandalan jaringan. Keterbukaan data tersebut dapat dijadikan pacuan dalam mengukur permasalahan yang terjadi dan juga upaya penanganannya.

BACA JUGA :  Belum Bisa Difungsikan, Gedung B DPRD Kaltim Masih Direhabilitasi

“Keterbukaan informasi dari pihak terkait diperlukan untuk mengetahui apakah pemadaman yang terjadi murni karena perbaikan insidental atau bagian dari perbaikan menyeluruh,” imbuhnya.

Di sisi lain, Agusriansyah turut mendorong adanya kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pemadaman listrik berulang. Salah satu opsi yang disorot ialah pemotongan tagihan listrik bagi pelanggan yang menggunakan layanan pascabayar.

Dampak pemadaman telah mengganggu aktivitas sehari-hari hingga operasional usaha masyarakat. Dengan demikian, persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai gangguan teknis semata, melainkan perlu mendapat penanganan serius.

Lebih lanjut, Agusriansyah memastikan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap PLN agar persoalan kelistrikan tersebut segera mendapatkan penyelesaian.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus menjadi korban dalam persoalan ini,” tandasnya. (DG/Adv/DPRDKaltim)

Back to top button