DPRD KALTIMPariwara

1.400 Pekerja Berada Dalam Usaha Vape, Firnadi Minta Pemerintah Buatkan Skema Peralihan Tenaga Kerja

Garda.co.id, SAMARINDA – Rencana pelarangan rokok elektrik/vape harus mempertimbangkan dampak yang diberikan terutama pada lapangan pekerjaan.

Di Kalimantan Timur, sektor usaha vape diperkirakan melibatkan sekitar 1.400 pekerja yang tersebar di kurang lebih 400 toko. Jika rencana tersebut terealisasi maka pemerintah perlu menyiapkan kebijakan untuk melindungi para pekerja.

Ribuan pekerja yang berada di dunia usaha Vape harus mendapat perhatian serius. Pasalnya, dampaknya bukan hanya dirasakan para pekerja namun juga para keluarga.

“Perkiraan 1.400 pekerja di sektor vape ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kebijakan pelarangan justru menimbulkan persoalan baru bagi tenaga kerja dan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut,” ucap Firnadi Ikhsan, Anggota Komisi II DPRD Kaltim.

Dirinya mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim bersama organisasi pengguna vape untuk mendata seluruh pekerja di seluruh Kabupaten/Kota dan memverifikasi status pekerjanya.

Verifikasi ini penting dilakukan, lanjut Firnadi, hal ini sebagai dasar pemerintah dalam menyiapkan peralihan para pekerja.

“Kami mendorong Disnakertrans bersama asosiasi untuk melakukan pendataan secara menyeluruh, mulai dari jumlah pekerja, sebaran usaha, hingga status pekerjaan mereka. Data ini penting agar pemerintah memiliki langkah antisipasi yang tepat,” jelasnya

Firnadi menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat tetap harus menjadi pertimbangan utama. Namun, dampak kebijakan terhadap penghasilan pekerja dan keluarga mereka juga perlu dihitung serta ditangani melalui langkah yang terencana.

Dirinya berharap pemerintah menyiapkan skema perlindungan tenaga kerja bukan hanya fokus pada skema pengaturan usaha, sehingga permasalahan sosial dan ekonomi dapat teratasi.

“Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa memperhitungkan nasib pekerja. Kesehatan masyarakat harus dilindungi, tetapi keberlangsungan penghidupan masyarakat yang terdampak juga harus menjadi perhatian pemerintah.” tandasnya. (DG/Adv/DPRDKaltim)

BACA JUGA :  Ekti Imanuel Apresiasi Pengurus Baru IMI Kota Balikpapan
Back to top button