DPRD KALTIMPariwara

Firnadi Hormari Fatwa MUI, Pemerintah Diminta Pertegas Regulasi Penggunaan Vape

Garda.co.id, SAMARINDA – Belum lama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 131 tahun 2026 tentang hukum penggunaan Rokok Elektrik (Rel)/Vape yang menetapkan bahwa penggunaan, produksi hingga perdagangan adalah haram.

Atas fatwa ini sontak menuai banyak respon yang muncul ditengah masyarakat. Pasalnya, ekosistem REL/Vape selama ini banyak menghadirkan banyak lapangan pekerjaan.

Fatwa ini perlu dikaji dengan matang terkait penggunaannya sehingga tidak serta-merta membuat seluruh toko vape harus menghentikan operasionalnya.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebutkan Fatwa MUI perlu dihormati, meski penerapannya berbeda terkait perizinan dan aktivitas perdagangan.

Kehadiran Fatwa MUI memuat rekomendasi kepada Presiden dan DPR RI untuk mengatur regulasi yang jelas dalam mengatur penggunaan vape secara menyeluruh.

“Fatwa tersebut tidak otomatis mencabut izin usaha ataupun memerintahkan seluruh toko vape untuk langsung tutup,” jelas Firnadi, Jumat (13/11/2026).

Firnadi menilai, pemerintah sebenarnya telah memiliki landasan untuk mengawasi peredaran rokok elektrik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam aturan tersebut, penjualan rokok elektrik dilarang kepada masyarakat berusia di bawah 21 tahun, perempuan hamil, serta dilakukan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Dirinya mengungkapkan kebijakan yang ada perlu dimaksimalkan. Pengawasan lebih ketat menjadi langkah penting dalam membatasi akses akses peredaran zat narkotika dalam penggunaan vape.

“Perlindungan anak dan remaja harus menjadi perhatian utama. Aturan yang sudah ada perlu dijalankan secara konsisten,” tuturnya.

Sebelum berakhir, Firnadi menilai pembahasan terkait vape jangan hanya fokus pada fatwa yang telah dikeluarkan MUI. Berbagai aspek juga perlu jadi pembahasan dari kesehatan, regulasi perdagangan, serta kesiapan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaannya. (DG/Adv/DPRDKaltim)

BACA JUGA :  Sejumlah Kawasan Dinilai Wakil Ketua DPRD Kaltim Tidak Relevan Lagi
Back to top button