DPRD KALTIMPariwara

Pansus DPRD Kaltim Matangkan Ranperda Tambang MBLB, Jaminan Reklamasi Jadi Sorotan

Garda.co.id, JAKARTA – Penguatan tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu fokus DPRD Kaltim dalam menyempurnakan rancangan peraturan daerah (Ranperda).

Melalui Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pertambangan MBLB, DPRD Kaltim berkunjung ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM RI di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Dalam kunjungannya, para anggota dewan Kaltim berkonsultasi terkait Raperda pertambangan MBLB.

Kunjungan yang dipimpin Ketua Pansus Akhmed Reza Fachlevi, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel beserta jajaran anggota, turut melibatkan perwakilan BUMD PT BKS dan DPMPTSP Kaltim.

Pertemuan bersama perwakilan Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI, Esti Rahayu, tersebut membahas sejumlah substansi penting guna menyelaraskan rancangan regulasi daerah dengan ketentuan pemerintah pusat.

Beberapa poin yang menjadi perhatian meliputi tata kelola pertambangan MBLB, penguatan penugasan BUMD untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan perizinan berbasis Service Level Agreement (SLA), hingga sinkronisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ketua Pansus Ranperda MBLB, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa penyelarasan regulasi dengan kementerian teknis sangat penting agar aturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan daerah sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal.

“Sinkronisasi regulasi dengan kementerian teknis sangat penting agar aturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal,” tegasnya.

Selain tata kelola dan perizinan, Pansus juga menyoroti kejelasan skema serta besaran jaminan reklamasi. Menurutnya, pengaturan tersebut perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik pertambangan material sungai, seperti pasir, kerikil, dan koral, dengan pertambangan darat seperti batuan dan silika.

BACA JUGA :  Pemkab PPU Dinilai Pasif, DPRD Desak Perbaikan Sistem Pembinaan Atlet

Pembedaan tersebut diperlukan agar kewajiban pemulihan lingkungan tetap terpenuhi tanpa memberatkan pelaku usaha.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda MBLB harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat.

“Regulasi ini tidak hanya harus menjamin kepastian bagi pemegang izin resmi, tetapi juga mendorong tata kelola pertambangan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dirinya menilai pengawasan terhadap pertambangan ilegal serta pengaturan kewajiban reklamasi sesuai karakteristik komoditas menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam regulasi tersebut.

Melalui konsultasi ini, Pansus berharap penyempurnaan Ranperda MBLB dapat menghasilkan regulasi yang selaras dengan ketentuan pemerintah pusat serta mampu mengakomodasi kepentingan daerah, pelaku usaha, dan perlindungan lingkungan.

Back to top button