DPRD KALTIMPariwara

Hasanuddin Ingin Daerah Mandiri Fiskal, Optimalisasi PAD Jadi Kunci

Garda.co.id, SAMARINDA – Kebijakan pemerintah pusat atas efisiensi anggaran sangat berdampak bagi daerah. Minimnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif lain untuk menopang pebiayaan daerah.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebutkan saat ini daerah sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat sehingga mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) jadi salah satu langkah yang perlu dilakukan.

“Jadi, dana alokasi atau DBH itu adalah bonus. Kita berharapnya ke depan Kaltim bisa lebih optimal meningkatkan PAD lewat sumber-sumber yang ada,” jelas Hasanuddin, Kamis (12/11).

Dirinya optimis Kaltim dapat mandiri dalam fiskal mengingat kontribusi yang telah dilakukan daerah untuk pusat cukup besar.

Sebagai informasi, Kaltim konsisten masuk dalam jajaran lima besar nasional dan sepuluh besar dari 36 provinsi dalam kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB).

Efisiensi anggaran daerah yang menjadi sorotan, Hasanuddin menegaskan bahwa kebijakan tersebut sebagai bentuk realokasi anggaran.

Sejumlah program daerah dialihkan ke pusat demi menyelaraskan dengan kebijakan nasional seperti makan gratis dan sekolah rakyat.

“Banyak anggaran provinsi yang dialihkan ke pusat. Contohnya program makan gratis, sekolah rakyat, dan program nasional lainnya. Jadi bukan dihilangkan, tetapi lebih tepatnya dipindahkan kewenangannya,” tuturnya.

Berdasarkan data APBD Perubahan Kaltim 2026, terjadi penyesuaian target pendapatan dari Rp14,25 triliun menjadi Rp13,36 triliun. Angka ini mencatatkan penurunan sekitar Rp883 miliar dari target semula.

Saat ini, proyeksi PAD Kaltim mengalami penyesuaian dari Rp10,75 triliun menjadi Rp8,89 triliun. Namun, sebaliknya pendapatan transfer justru diprediksi naik sebesar Rp1,19 triliun menjadi Rp4,33 triliun. (DG/Adv/DPRDKaltim).

BACA JUGA :  Banyaknya Pengalihan Lahan Hijau, Damayanti Soroti Perizinan Pembangunan
Back to top button