Program KB Gratis Terkendala Kesadaran Masyarakat, Sri Puji Soroti Permasalahannya
Garda.co.id, SAMARINDA– Pemerintah terus bergerak dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) gratis. Penyediaan layanan kontrasepsi yang dilakukan pemerintah daerah tidak berjalan optimal dikarenakan minimnya keterlibatan masyarakat.
Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan keberadaan program KB gratis merupakan program pemerintah pusat yang dijalankan bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Di tingkat daerah, pelayanan program KB gratis berada di bawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda. Kegiatannya beruapa penyediaan alat kontrasepsi dan pelayanan yang berkaitan dengan perencanaan keluarga.
“Program KB gratis ini sumber utamanya dari pemerintah pusat melalui BKKBN. Dinas P2KB di daerah lebih banyak menjalankan pelayanan dan pelaksanaan programnya,” terangnya.
Puji membeberkan bahwa Dinas P2KB Samarinda mengelola anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk melaksanakan berbagai kegiatan di bawah wewenangnya. Namun, pembiayaan dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat tereralisasi sehingga berpengaruh pada daerah.
Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang telah tersedia juga menjadi faktor penting yang perlu diperkuat selain masalah ketersediaan anggaran.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keterlibatan laki-laki dalam perencanaan keluarga. Puji menilai, keputusan mengenai penggunaan KB semestinya tidak hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama pasangan.
“Kalau mengajak masyarakat ikut KB saja masih menjadi tantangan, apalagi mendorong para suami untuk ikut mengambil peran. Ini yang sampai sekarang masih perlu kita dorong,” tuturnya.
Ia mengatakan sosialisasi KB selama ini telah dilakukan melalui sejumlah fasilitas pelayanan masyarakat, termasuk Posyandu. Namun, pendekatan edukasi dinilai masih perlu diperluas agar pemahaman tentang perencanaan keluarga tidak berhenti pada kelompok masyarakat tertentu.
Lanjut Puji, edukasi terkait program KB seharusnya diberikan sebelum pasangan membangun kehidupan rumah tangga. Sasaran kelompok ini dianggap tepat karena akan mendapatkan terkait rencana kehamilan dan penggunaan kontrasepsi.
Puskesmas, katanya, dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat untuk memberikan pembekalan tersebut. Calon pasangan dapat memperoleh informasi mengenai perencanaan jumlah anak, waktu kehamilan serta pilihan alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
“Pembekalan soal KB sebaiknya sudah diberikan kepada calon pengantin. Puskesmas bisa menjadi tempat untuk memberikan pemahaman tentang kapan waktu yang tepat mempunyai anak dan kontrasepsi apa yang sesuai setelah mereka menikah,” katanya.
Terkait kebijakan anggaran, Puji mengungkapkan lembaga legislatif bisa memperkuat program KB melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan. Namun tetap harus menyesuaikan dengan skala prioritas pembangunan daerah.
Ia mengatakan kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah cukup beragam, mulai dari pendidikan, infrastruktur hingga program pelayanan masyarakat lainnya. Karena itu, penguatan program KB harus ditempatkan dalam perencanaan anggaran secara proporsional.
“DPRD tentu bisa ikut mendorong lewat pokok pikiran, tetapi kemampuan anggaran kita terbatas. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti perbaikan sekolah dan program lainnya, sehingga KB juga harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
