Garda.co.id, SAMARINDA – Program Beasiswa yang berkaitan langsung dengan sektor pendidikan kerap kali alami perubahan seiring pergantian kepala daerah.
Melihat hal tersebut, DPRD Samarinda menilai perlunya payung hukum yang jelas dan kuat sehingga beasiswa dapat terus berkelanjutan tanpa adanya perubahan karena pergatian kepemimpinan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyampaikan kehadiran regulasi yang mengatur beasiswa dapat berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) maupun Peraturan Daerah (Perda). Hal ini, menurutnya, merupakan langkah penting dalam kesinambungan program bantuan pendidikan bagi masyarakat.
Anhar membeberkan pihaknya telah menyiapkan skema pengembangan sektor pendidikan yang berkaitan langsung dengan program kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, skema ini bergantung penuh terhadap keputusan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Program pendidikan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tetap berjalan meski terjadi pergantian kepala daerah,” sebutnya.
Lanjut Anhar, nantinya regulasi tersebut akan mengatur terkait mekanisme penerimaan manfaat. Seperti intregasi data penerima dengan data perekonomian dengan ini bantuan dapat tepat sasaran dan membantu keluarga kurang mampu dalam menyelesaikan pendidikannya.
Ditempat yang sama, Anhar juga menjelaskan adanya beasiswa yang berkaitan dengan prestasi baik akademik maupun nonakademik. Apresiasi perlu diberikan kepada peraih prestasi yang nantinya memberikan dampak pada kualitas Sumberdaya Manusia di Kota Tepian.
Sebelum menutup, Anhar menekankan akan terus mendorong rencana pembuatan payung hukum terkait beasiswa daerah melalui kebijakan pemerintah daerah. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
