Pajak Alat Berat Dinilai Masih Bocor, DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Demi Dongkrak PAD
Garda.co.id, Samarinda – Aktivitas perusahaan besar di Kalimantan Timur dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal bagi kas daerah.
DPRD Kaltim menyoroti masih terbukanya peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak alat berat, kendaraan operasional, hingga konsumsi bahan bakar berskala besar.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyebut potensi tersebut banyak ditemukan di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dan daerah lain di Kaltim. Menurutnya, jika dikelola secara optimal, sektor ini dapat menjadi sumber penerimaan yang signifikan bagi daerah.
“Pajak alat berat dan pajak BBM sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Kontribusinya sangat besar jika dipungut dengan benar,” ujarnya.
Husni menjelaskan, penguatan pemungutan pajak pada dua sektor tersebut tidak hanya memperkokoh fiskal provinsi, tetapi juga berdampak langsung bagi kabupaten/kota melalui skema bagi hasil.
Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor ekstraktif seperti batu bara dan migas.
DPRD Kaltim pun mendorong pemerintah provinsi agar melakukan pendataan dan penagihan secara lebih ketat, tidak sekadar mengandalkan laporan administratif dari perusahaan.
Husni menambahkan, intensitas inspeksi lapangan perlu ditingkatkan guna memastikan tidak terjadi kebocoran penerimaan daerah dari aktivitas operasional perusahaan di lapangan. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
