DPRD Kukar Pastikan Pembangunan Tetap Merata Meski APBD 2026 Menurun

Garda.co.id, Tenggarong– Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan menjadi Rp7,5 triliun.

Meski demikian, DPRD Kukar menegaskan pembangunan tetap akan berjalan merata hingga seluruh kecamatan di kabupaten ini.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa turunnya APBD disebabkan sejumlah faktor, terutama transfer dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya terealisasi.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Dana Bagi Hasil (DBH), yang diprediksi tidak akan diterima sepenuhnya.

“Kita sudah bahas dengan nilai ini, tetapi itu belum final. Misalnya DBH dari Rp5 triliun, ternyata yang ditransfer hanya 25 persen saja. Yakin APBD kita menurun, tapi itu tetap jadi acuan dalam pembahasan,” jelas Ahmad Yani pada Senin (25/8/2025).

Meski anggaran mengalami penurunan, Ahmad Yani menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam pembangunan tidak boleh dikurangi.

Semua kecamatan harus mendapatkan porsi pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing.

“Jangan sampai ada kecamatan yang tidak kebagian. Walaupun ada penyesuaian, asas pemerataan itu yang paling penting. Infrastruktur tetap prioritas, tapi juga bagaimana kita bisa menekan angka kemiskinan,” tegasnya.

Ahmad Yani juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Baginya, besar atau kecil nominal APBD bukan persoalan utama, melainkan bagaimana anggaran itu dibagi dan dijalankan secara merata agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Nominal besar atau kecil sama saja. Yang terpenting asas pemerataan, supaya semua kecamatan bisa merasakan pembangunan,” ujar Yani.

Lebih jauh, ia memastikan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah akan mengawal pelaksanaan program prioritas.

Pengawasan ini bertujuan agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan hanya proyek besar yang berpusat di perkotaan.

“Ini sudah kita sampaikan dalam forum pembahasan, bahwa pemerataan pembangunan harus jadi agenda utama. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal,” pungkas Ahmad Yani.

Dengan langkah-langkah ini, DPRD Kukar menegaskan komitmen untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, meski menghadapi tantangan penurunan anggaran pada tahun 2026.

Upaya ini diharapkan tetap memperkuat kesejahteraan masyarakat dan menekan angka ketimpangan antarwilayah. (Adv/fa)