Garda.co.id, Tenggarong– Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mendapat sorotan terkait nasib para atletnya. Hingga kini, bonus dan uang saku bagi atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama daerah di ajang nasional, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), belum juga diberikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Budiman, menegaskan pentingnya perhatian serius agar kejayaan dunia olahraga Kukar dapat kembali hidup.
“Dulu Kukar itu jadi incaran atlet dari mana-mana. Bonus yang diberikan insya Allah paling tinggi se-Kalimantan Timur. Nama mereka bisa besar kalau jadi atlet Kukar. Itu yang memotivasi saya untuk menghidupkan kembali kejayaan itu,” ujar Budiman seusai audiensi bersama perwakilan atlet, belum lama ini.
Namun, kondisi saat ini dinilai jauh berbeda. Budiman mengaku miris setelah mendengar keluhan langsung dari para atlet bahwa hingga kini mereka belum menerima bonus, meskipun sudah membawa pulang medali untuk Kukar. Padahal, di daerah lain hak atlet telah dipenuhi dengan baik.
“Sedih rasanya. Atlet sudah berjuang, sudah menang, tapi belum dapat penghargaan apa-apa. Padahal menurut kami, Kukar mampu. Tinggal regulasinya yang perlu disesuaikan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa aturan bukan alasan untuk mengabaikan hak atlet. Meski regulasi dari pusat dinilai membatasi, Pemkab Kukar disebut tetap bisa mengambil langkah dengan membuat payung hukum daerah.
“Saya sudah sampaikan, kita tidak bisa hanya cuci tangan karena aturan dari pusat. Kita bisa duduk bersama legislatif, OPD, KONI, Pak Bupati, dan bagian hukum untuk merumuskan Peraturan Bupati. Dengan begitu, pemerintah daerah tetap bisa memberikan bonus secara sah,” jelasnya.
Selain olahraga, Budiman juga menekankan keadilan dalam memberi penghargaan kepada semua warga yang mengharumkan nama Kukar di bidang lain, seperti seni, budaya, dan keagamaan.
“Kami sangat mendorong bonus yang adil. Jangan sampai MTQ dimanjakan, tapi atlet olahraga dilupakan. Semua yang mengharumkan nama daerah harus diperlakukan sama. Ini bukan soal siapa lebih penting, tapi soal keadilan,” tegasnya.
Kepada para atlet yang hingga kini masih bersabar menunggu kejelasan hak mereka, Budiman menyampaikan pesan agar tetap kuat. Menurutnya, bonus adalah hak, bukan sekadar permintaan.
“Tetap semangat. Kami di DPRD akan terus memperjuangkan kalian. Bonus itu bukan permintaan, tapi hak kalian. Jangan sampai setelah tidak lagi berlaga, masa depan kalian justru suram. Banyak atlet kita yang dulu berjaya, sekarang kerja serabutan karena tidak ada perhatian. Ini tidak boleh terus terjadi,” ujarnya.
Di akhir, Budiman juga menyinggung pentingnya perubahan pola komunikasi publik pemerintah daerah. Ia menilai atlet harus diberi ruang lebih untuk tampil di ruang-ruang publik sebagai kebanggaan daerah.
“Ke depan, kalau ada atlet berprestasi, yang tampil di baliho, media sosial, atau banner, jangan pejabatnya. Atletnya yang harus ditampilkan. Merekalah yang pantas dibanggakan. Kita tunjukkan ke masyarakat bahwa Kukar punya atlet hebat, bukan hanya pemimpin yang foto-foto,” pungkasnya. (Adv/fa)
