Garda.co.id, Tenggarong– Meski sudah tercatat sebagai daerah dengan insentif guru swasta tertinggi di Kalimantan Timur, perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terhadap kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN tidak pernah surut.
Semangat perbaikan terus digaungkan sebagai bentuk keberpihakan pada para guru yang menjadi ujung tombak pendidikan.
Hal ini kembali ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, seusai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu. Rapat yang membahas kesenjangan insentif antara guru negeri dan swasta itu diwarnai dengan masukan terbuka dari berbagai pihak.
“Kita tanya juga teman-teman. Dan ternyata di Kukar ini paling tinggi se-Kaltim untuk insentif guru-guru swasta,” ungkap Andi Faisal usai kegiatan.
Namun, pencapaian tersebut bukan alasan untuk berhenti berbenah. Menurutnya, status Kukar sebagai yang tertinggi di Kaltim justru harus menjadi pijakan untuk terus melangkah lebih baik lagi.
“Terlepas daripada itu, ya kita akan coba berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar perbupnya itu bisa dirubah dan bisa menaikkan ya,” tambahnya.
Andi Faisal menjelaskan, perjuangan DPRD bukan untuk menyamakan tunjangan guru swasta dengan ASN atau PPPK, melainkan memastikan ada peningkatan yang nyata sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka.
“Kata-kata menaikkan ini menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Prinsip realistis dan akuntabel tetap dipegang DPRD dalam setiap usulan kebijakan.
Dalam forum, ia memaparkan bahwa tambahan Rp500 ribu per guru saja bisa berdampak pada peningkatan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp16 miliar.
Karena itu, setiap langkah harus dikaji matang agar tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan.
“Yang kita pikirkan bukan hanya besarannya, tapi dampaknya ke keuangan daerah. Kita tidak ingin kebijakan ini membebani, tapi tetap memberi manfaat,” jelasnya.
Lebih jauh, DPRD Kukar berharap upaya ini menjadi sinyal kuat bahwa mereka hadir dan berpihak pada guru swasta.
Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan dalam fungsi pengawasan dan legislasi, tetapi juga dengan membuka ruang advokasi demi kesejahteraan tenaga pendidik secara adil dan berkelanjutan.
Dengan dorongan DPRD, harapannya para guru swasta di Kukar dapat semakin termotivasi, merasa dihargai, dan mampu berkontribusi lebih maksimal dalam mencetak generasi penerus daerah. (Adv/fa)
