Soroti Ketimpangan Pembangunan Di Kukar, Salehuddin Harap Pemerintah Berlaku Adil
Garda.co.id, SAMARINDA – Pembangunan Infrastruktur di Kutai Kartanegara (Kukar) yang dilakukan Pemerintah daerah menuai sorotan dari Sekertaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Dirinya menilai pembangunan yang dilakukan mengalami ketimpangan khususnya di wilayah hulu Kukar.
Salehuddin menilai pembangunan beberapa daerah seperti Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan bergerak lambat sehingga berdampak pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Padahal terangnya ketiga wilayah tersebut memiliki aktivitas yang cukup tinggi terutama saat momen-momen penting seperti Ramadan.
“Bukan soal jalan rusak saja. Tapi soal bagaimana masyarakat bisa beraktivitas, berdagang, mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tanpa terhambat,” jelasnya.
Dirinya menyayangkan terhadap anggaran yang seharusnya di terima terhadap peninggian jalan sebesar Rp50 miliar namun hanya mampu teralokasi sebesar Rp20 miliar dalam APBD Kukar 2025.
“Itu pun baru fokus pada peninggian badan jalan, belum menyentuh hal lain seperti perbaikan jembatan atau koneksi antarwilayah,” ucapnya.
Masyarakat daerah hulu yang sering menggunakan transportasi sungai untuk melakukan aktivitas antar daerah pun mendapatkan sorotan dari Legislator Kaltim tersebut
Salehuddin mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat tersebut berdampak pada distribusi logistik yang membuat harga kebutuhan pokok tinggi.
“Biaya logistik tinggi karena akses jalan yang buruk. Akhirnya harga barang juga ikut naik. Ini menyulitkan masyarakat yang sudah terbebani oleh perlambatan ekonomi nasional,” ucapnya.
Dirinya melihat tiga kecamatan tersebut memiliki posisi strategis dalam mata rantai ekonomi Kukar sehingga perlunya melakukan prospek jangka panjang dan lintas sektor.
Salehuddin menghimbau Pemkab untuk mempertimbangkan kembali rencana konektivitas antarkecamatan yang pernah digagas melalui skema pinjaman ke PT SMI.
“Infrastruktur itu investasi. Kita harus berani melihat ke depan. Jangan cuma tambal sulam, harus ada kajian menyeluruh agar setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak luas,” urainya
Legislator Kaltim ini pun berharap Pemerintah Provinsi Kaltim harus turut terlibat aktif agar infrastruktur di Kukar tidak mengalami ketimpangan
“Pemerataan itu bukan hanya slogan. Ini soal keadilan dan memastikan semua warga Kukar, dari hilir sampai hulu, mendapatkan hak pembangunan yang sama,” tukasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
