Garda.co.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan Rapat Paripurna ke – 16 Membahas pandangan fraksi fraksi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur menyampaikan pentingnya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor salah satunya dari pajak alat berat.
“Upaya kami di Komisi II adalah mendorong peningkatan PAD dari sektor-sektor lain, khususnya pendapatan yang sah. Ke depan, kami akan lebih fokus mengawasi potensi pendapatan dari pajak alat berat,” ucapnya sehabis Rapat Paripurna.
Guntur menilai selama ini pengawasan terhadap pajak alat berat kurang optimal. Maka dari itu, pihaknya berencana untuk bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah kemudian kunjungan lapangan guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor tersebut.
Dirinya juga mengapresiasi kebijakan Pemprov Kaltim yang membebaskan biaya administrasi kendaraan bermotor yang dinilai mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pajak.
Namun, Guntur membeberkan masih banyakanya masyarakar yang terkendala dalam administratif, khususnya terkait masyarakat yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Kami berharap ada kebijakan khusus bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah dan SAMSAT untuk mengakomodasi warga yang belum memiliki KTP namun tetap ingin memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor. Terlebih, saat ini sistem NIK sudah terintegrasi secara nasional,” imbuhnya.
Masyarakat kerap kali mengeluhkan permasalahan data KTP yang tidak terbaca saat mengurus di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), meskipun mereka memiliki dokumen yang sah.
Sebelum menutup, Guntur berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak terhadap masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terhambat dalam proses administrasi. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
