Perusda Dapat Sorotan Dari Legislator Kaltim, Sarankan Langkah Strategis
Garda.co.id, Samarinda – Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (Perusda) yang dimiliki Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami berbagai permasalahan mulai dari internal maupun terhadap hukum.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Abdul Giaz mengatakan bahwa keberadaan Perusda menjadi salah satu penyumbang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun permasalahan permasalahan yang menimpa Perusda membuat mereka tidak tidak optimal dalam menyetor PAD
“Perusda-perusda ini memang menjadi ujung tombak perusahaan daerah untuk menghasilkan PAD, tapi kenyataannya banyak yang bermasalah. Contohnya seperti BKS, sampai sekarang masih kita pantau karena mereka sedang menghadapi masalah hukum di kejaksaan akibat temuan sebelumnya,” sebutnya
Dirinya menyampaikan pihaknya di Komisi II DPRD Kaltim terus bekerja dalam melakukan pengawasan dan berkomunikasi terhadap tubuh perusda sehingga potensi yang ada dapat diserap dengan maksimal guna membantu kesejahteraan masyarakat.
“Semua ini masih kami awasi dan komunikasikan terus. Potensi alam di Kaltim sangat besar, dan kalau dikelola dengan benar, akan mendatangkan PAD yang signifikan,” terangnya.
Abdul Giaz juga sempat menyoroti keberadaan layanan transportasi online di Kaltim yang kerap kali mengalami permasalahan
“Saya berpikir, kenapa tidak kita buat saja ojek online khusus Kaltim? Dengan begitu bisa lebih mudah dikendalikan, bisa menyesuaikan dengan harga lokal, dan yang terpenting memberi manfaat langsung untuk masyarakat dan daerah,” sambungnya.
Dirinya menekankan dengan metode yang berkepihakan pada kesejahteraan rakyat seperti mengedepankan pengawasan, transparansi, dan pemamfaatan potensi lokal maka kinerja perusda dapat optimal
“Kalau semua bisa dikelola dengan baik, bukan hanya PAD yang meningkat, tapi juga kesejahteraan masyarakat ikut terdongkrak,” tuturnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
