Guru TPA Terabaikan, La Ode Dorong Kehadiran Regulasi Perlindungan Dan Kesejahteraannya
Garda.co.id, SAMARINDA – Kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih jauh dari layak, meski mereka memegang peranan penting dalam membentuk karakter generasi muda. Ironisnya, dedikasi tinggi mereka kerap tak sebanding dengan apresiasi yang diterima.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kaltim, La Ode Nasir, angkat bicara. Dirinya mendesak pemerintah daerah agar tidak lagi menutup mata dan mulai menjadikan kesejahteraan guru-guru TPA sebagai prioritas dalam perumusan kebijakan.
“Para guru TPA bekerja dalam diam, tapi hasil dari pengajaran mereka menentukan masa depan karakter anak-anak kita. Ini bukan pekerjaan kecil, melainkan pondasi peradaban,” sebutnya.
La Ode menyoroti tingginya keikhlasan para guru TPA dalam mendidik anak-anak, meski harus menghadapi kenyataan pahit, banyak dari mereka yang hidup hanya mengandalkan sumbangan masyarakat. Honor yang diterima pun sangat minim, bahkan ada yang tidak mendapatkannya sama sekali.
Menurutnya, jika pemerintah benar-benar serius ingin mencetak generasi yang religius dan berakhlak, maka langkah awal yang harus diambil adalah memberikan perhatian dan dukungan nyata kepada para pendidik agama.
“Apresiasi terhadap guru TPA tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih. Sudah waktunya ada kebijakan yang melindungi dan menyejahterakan mereka,” ucapnya
La Ode menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru TPA dengan mengalokasikan dana melalui APBD atau hibah pendidikan keagamaan, sehingga peran mereka dalam pendidikan karakter anak bangsa dapat diakui secara struktural dan berdampak positif jangka panjang.
“Jika guru mata pelajaran umum bisa mendapat tunjangan dan perhatian, mengapa tidak dengan guru TPA? Mereka juga mendidik, bahkan di bidang yang sangat fundamental,” imbuhnya.
Sebagai penutup, La Ode menegaskan bahwa para guru TPA juga berhak mendapatkan kepastian masa depan. Dirinya mendorong pemerintah daerah untuk segera merumuskan langkah strategis yang terukur mulai dari pendataan menyeluruh hingga pemberian insentif rutin demi meningkatkan kesejahteraan mereka. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
