Sistem Zonasi belum Fleksibel, DPRD Beri Saran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Garda.co.id, Samarinda – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji astuti menilai sistem zonasi masih belum merata di kota
Puji menjelaskan, dalam wilayah tertentu di Kota Samarinda ada yang tidak memiliki SMP Negeri dan sistem masuknya memakai zonasi, ini akan berdampak kepada anak anak yang tidak ada sekolah di sekitar wilayahnya
“Kita akan meminta zonasi itu lebih fleksibel kalau memang bisa, wilayah tli, wilayah kelurahan jawa ,itukan tidak ada smp negeri ,nah itu pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan harus melihat hal ini,” ungkapnya pada Rabu (14/03/2024).
Lanjut, ia juga menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar bisa lebih fleksibel, sebab pemerataan pendidikan tetap harus ada di Kota Samarinda sehingga anak anak dapat di akomodir untuk masuk ke sekolah negeri selain melalu jalur prestasi.
“Satu wilayah itu berapa penduduknya, berapa TK, SD, SMP, SMA yang di perlukan dan itu harus ada pemetaannya, itu harus ada desain besarnya jadi semua bisa merata, jangan sampai itu itu saja yang menjadi permasalahan tiap tahunnya, belum lagi masalah buku, sumbangan dll,” Tegasnya.
Disisi lain, ia membeberkan bahwa zonasi merupakan kebijakan dari pusat, yang harus dilaksanakan oleh dinas pendidikan agar anak anak yang dapat bersekolah di sekolah negeri sehingga tidak terbebankan di sekolah swasta.
“Semisal 60 persen zonasi dan berapa persen prestasi itu kita tindak lanjuti saja, Itu harus dibijaksanakan dari dinas pendidikan, afirmasinya di perbesar disitu, karena yg kita butuhkan bagaimna pemerintah ini bisa pro terhadaap masyarakat, yang penting anak anak itu bisa bersekolah negeri agar tidak berbayar,” tutupnya. (DG/Adv/DPRDSamarinda)
