Garda.co.id, SAMARINDA – DPRD Samarinda mencatat sejumlah hambatan yang dihadapi dalam menangani masalah banjir di Kota Tepian. Salah satu masalah utama adalah penolakan sebagian warga terhadap pembangunan drainase.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, baru-baru ini mengungkapkan kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah setempat.
“Kadang-kadang, kita menghadapi situasi sulit karena upaya perbaikan drainase sering kali ditolak oleh masyarakat,” kata Celni pada Rabu, (26/11/2023).
Politikus dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menjelaskan bahwa beberapa warga, terutama yang memiliki toko di tepi jalan, merasa terganggu dengan proyek drainase. Sebagai contoh, di Jalan Pasundan hingga Rumah Sakit Dirgahayu, masyarakat menolak perbaikan drainase karena dianggap mengganggu tempat parkir.
“Di beberapa lokasi, terutama di Jalan Pasundan hingga Rumah Sakit Dirgahayu, orang lebih memilih untuk parkir daripada mendukung perbaikan drainase karena khawatir kehilangan tempat parkir,” ungkap Celni.
Celni juga menyoroti peran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase. Meskipun DPRD telah memberikan imbauan agar pedagang di pasar tradisional tidak membuang sampah ke saluran air, masih terjadi pelanggaran yang dapat memicu banjir di Samarinda.
“Kami sering memberikan imbauan kepada pedagang di pasar tradisional agar tidak membuang sampah ke parit karena perilaku ini bisa menjadi penyebab banjir,” tambah Celni.
Dengan tantangan yang ada, pemerintah setempat perlu menemukan solusi yang memuaskan semua pihak, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan sekaligus mengurangi risiko banjir di Kota Tepian. (Mr/adv)
