Garda.co.id, SAMARINDA – Masalah yang belum terselesaikan di Kota Samarinda adalah keberadaan anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng). Situasi ini terus berlanjut karena kebiasaan memberi dari masyarakat yang tidak kunjung berkurang.
Pemerintah Kota Samarinda melalui Satpol PP berusaha meningkatkan jumlah personel dan alokasi anggaran untuk pengawasan di setiap persimpangan jalan. Pendekatan ini dianggap efektif untuk mengawasi anjal dan gepeng.
Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda juga menyarankan penambahan CCTV yang dapat membantu memantau keberadaan anjal dan gepeng.
Usulan ini dibahas dalam pertemuan Komisi I DPRD Samarinda bersama instansi terkait.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, mengakui bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusulkan penambahan anggaran. Satpol PP mengusulkan peningkatan anggaran untuk memaksimalkan operasional saat menempatkan personel di persimpangan.
“Kominfo juga mengusulkan penambahan CCTV untuk pengawasan aturan pemerintah,” kata Politikus PDIP ini.
Ideally, hanya satu OPD yang seharusnya mengusulkan agar dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu dalam rapat tersebut. Tujuannya untuk menghindari pengusulan anggaran yang berlebihan dengan tujuan yang sama.
“Koordinasi sebelumnya akan memastikan usulan mana yang lebih efektif,” tambahnya.
Ia juga mengakui kurangnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan. Masih banyak masyarakat yang memberi upah kepada anjal dan gepeng.
“Dinas-dinas seharusnya bekerja sama daripada saling lempar tanggung jawab,” tutupnya.
