Garda.co.id, PPU – Kritik tajam kembali dilontarkan DPRD Penajam Paser Utara (PPU) terhadap program bantuan pemerintah kepada petambak. Wakil rakyat menilai kebijakan selama ini tidak menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Bantuan cenderung bersifat simbolik, tanpa menyentuh persoalan mendasar seperti akses permodalan dan dukungan teknis berkelanjutan.
Anggota DPRD PPU, Andi Iskandar Hamala, menyampaikan bahwa banyak program bantuan hanya sampai pada tahap penyerahan benih atau pakan, namun tak ada langkah lanjutan seperti monitoring maupun evaluasi.
“Setelah bantuan diberikan, petambak dibiarkan begitu saja. Ketika mereka gagal panen, tak ada yang membantu. Akhirnya mereka berhenti,” ucap Iskandar dengan nada prihatin.
Ia menilai, pendekatan selama ini terlalu administratif dan bersifat proyek. Hal ini membuat bantuan tidak menyentuh akar persoalan, seperti pengelolaan usaha, pemasaran, dan diversifikasi komoditas.
Salah satu contoh nyata adalah stagnasi pada jenis budidaya. Saat ini, mayoritas petambak hanya fokus pada bandeng karena dianggap paling mudah. Komoditas lain yang berpotensi tinggi tak tersentuh karena minimnya pelatihan dan pendampingan.
Menurut Iskandar, reformasi menyeluruh terhadap program perikanan harus dilakukan. Pemerintah perlu menyusun pendekatan baru yang berbasis pada kebutuhan riil petambak dan dinamika pasar.
“Bantuan jangan lagi seragam. Harus disesuaikan dengan kondisi kelompok, kesiapan lahan, dan kapasitas SDM. Kalau tidak, ya akan gagal lagi seperti yang sudah-sudah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pendampingan oleh penyuluh lapangan sangat penting. Pemerintah harus memastikan setiap kawasan budidaya memiliki penyuluh aktif yang bisa memberikan masukan teknis hingga membantu mengurus akses permodalan ke perbankan atau koperasi.
DPRD berkomitmen untuk mengawal perubahan pendekatan ini agar sektor perikanan bisa menjadi penggerak ekonomi lokal yang lebih kuat. Selain itu, Iskandar juga menyarankan agar petambak dilibatkan dalam penyusunan program agar tepat sasaran.
“Kita tidak ingin bantuan hanya menjadi laporan. Harus jadi perubahan nyata di lapangan,” pungkasnya. (Dry/Adv)
