Miliki Beban Kerja Yang Besar, DPRD Kaltim Akan Revisi Tata Kelola UPTD PUPR
Garda.co.id, Samarinda – Unit Pelaksanaan Teknis Derah (UPTD) Pekerjaan Umum Pekerjaan Rumah (PUPR) mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi. Dirinya prihatin atas banyaknya jalan di Kalimantan Timur yang mengalami kerusakan.
Subandi menyampaikan bahwa instansi ini menaungi tiga daerah besar seperti Samarinda, Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan serius ini tidak lagi optimal.
“Semuanya dibebankan ke satu UPTD. Secara sistem ini memang sudah berat sejak awal,” tuturnya.
UPTD PUPR hanya memiliki anggaran sekitar Rp28 miliar untuk menuntaskan seluruh pekerjaan di tiga daerah dengan luas dan beban kerja yang tinggi, terlebih sekitar Rp10 miliar digunakan dalam memenuhi kebutuhan operasional.
“Bukan hanya tidak cukup, tapi tidak rasional kalau berharap hasil maksimal dari struktur yang seperti ini,” ujarnya.
Dirinya menekankan permasalahan bukan hanya sebatas minimnya anggaran, namun juga belum adanya kelembagaan yang fleksibel dalam menuntaskan kondisi darurat infrastruktur.
Dengan demikian, Subandi menyampaikan pihaknya kini tengah menyusun untuk mengusulkan revisi skema pembiayaan dan tata kelola teknis PUPR di daerah.
“Kita harus pikirkan pembentukan unit teknis baru atau setidaknya mendesentralisasi penanganan jalan agar tidak semua bergantung ke satu pintu,” imbuhnya.
Dirinya menambahkan untuk menjawab tantangan dalam jangka panjang, perlunya perbaikan yang kuat daripada hanya melalukan tambal lubang.
Subandi mengingatkan jika tidak segera dilakukan pembenahan dalam UPTD PUPR bukan hanya infrastruktur yang terganggu namun juga hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga eksekutif. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
