Garda.co.id, PPU – Rahman Wahid, anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menilai langkah pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja selama tahun 2024 patut diapresiasi. Namun, menurut politisi Partai Gerindra itu, upaya tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan warga di Kecamatan Sepaku, wilayah yang kini menjadi bagian strategis dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wahid, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Sepaku, menyatakan bahwa hingga tahun 2024 ini, tingkat pengangguran di Kabupaten PPU masih tinggi. Hal ini dinilai ironis mengingat pembangunan besar-besaran yang terjadi di wilayah tersebut.
“Kita lihat tower berdiri, jalan dibuka, pekerja dari luar masuk. Tapi warga lokal masih banyak yang belum mendapat tempat di dalam proyek ini,” ujar Wahid.
Menurutnya, perlu ada keberpihakan yang nyata terhadap warga lokal, terutama di Sepaku, yang tanah dan kehidupannya terdampak langsung oleh pengembangan IKN.
Ia mengingatkan bahwa komitmen pemerintah pusat dan daerah harus diwujudkan dalam bentuk perekrutan tenaga kerja lokal secara adil dan proporsional. Wahid juga menyampaikan pentingnya pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri IKN.
“Jangan cuma latih warga jadi petugas keamanan atau tukang batu. Mereka juga harus bisa jadi teknisi, operator alat berat, bahkan profesional di sektor pelayanan,” tegasnya.
Sebagai legislator muda yang kini duduk dua periode, ia mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat yang merasa tersisih dalam proses pembangunan. Ia pun menyuarakan agar DPRD PPU lebih vokal dalam meminta kejelasan mekanisme rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak pengembang IKN.
“Jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton di tanahnya sendiri. Kita punya SDM, kita punya potensi, hanya butuh keberpihakan dari kebijakan,” katanya. (Dry/Adv)
