Keterbatasan Daya Tampung Sekolah Negeri Jadi Sorotan, DPRD Samarinda Usulkan Bantuan Pendidikan
Garda.co.id, Samarinda – Persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri kembali mendapat sorotan masyarakat. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menilai pemerintah kota perlu menghadirkan skema bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri agar tidak terkendala melanjutkan pendidikan.
Menurut Sri Puji, keterbatasan daya tampung di sekolah negeri masih menjadi masalah yang berulang setiap tahun. Akibatnya, tidak sedikit orang tua yang mengalami kesulitan finansial ketika harus menyekolahkan anak ke sekolah swasta setelah tidak diterima melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Ia menilai keterbatasan ekonomi masih menjadi faktor yang menghambat akses pendidikan bagi sebagian masyarakat. Bahkan, terdapat siswa yang terpaksa menghentikan pendidikan karena masalah biaya.
“Sebagian besar yang tidak tertampung di sekolah negeri berasal dari keluarga ekonomi bawah. Akibatnya ada anak yang akhirnya tidak melanjutkan sekolah,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa DPRD sebenarnya telah mengusulkan program bantuan pembiayaan sejak beberapa tahun terakhir. Melalui skema tersebut, pemerintah kota diharapkan dapat memberikan subsidi untuk membantu biaya pendidikan dan SPP siswa di sekolah swasta.
Meski telah diusulkan, program tersebut dinilai belum dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan daerah menjadi salah satu faktor penghambat realisasinya.
Selain menyoroti sistem penerimaan peserta didik baru, Sri Puji juga menyinggung kebijakan larangan pembelajaran calistung di taman kanak-kanak. Ia menilai aturan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pembelajaran pada jenjang sekolah dasar.
Menurut Sri Puji, kemampuan membaca dan menulis yang belum dikuasai sebagian siswa dapat memengaruhi proses belajar mereka di sekolah dasar. Pasalnya, materi pembelajaran yang tersedia sudah banyak menggunakan bentuk narasi.
Ia menilai, tidak sedikit orang tua yang akhirnya mengandalkan les tambahan untuk membantu anak menguasai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam mengikuti pelajaran di sekolah.
“Orang tua akhirnya tetap mengeluarkan biaya tambahan untuk les karena khawatir anaknya tertinggal saat masuk SD,” ucap Sri Puji.
Ia mendorong pemerintah pusat untuk mengkaji ulang sejumlah kebijakan pendidikan dasar sehingga dapat lebih sesuai terhadap kondisi di lapangan, baik dari sisi kesiapan siswa maupun kompetensi guru dalam mengajar.
“Sinkronisasi kurikulum penting dilakukan supaya proses pendidikan berjalan lebih efektif dan tidak menambah beban bagi siswa maupun tenaga pendidik,” pungkasnya. (Ngl/Adv/DPRDSamarinda)
