Garda.co.id, ​Samarinda – Pembangunan dan pelaksanaan teknis Sekolah Rakyat di kota Samarinda mendapat perhatian serius dari pihak legislatif.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyebutkan akan terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) terkait mekanisme penerimaan peserta didik guna menghindari adanya permasalahan data kependudukan.
Lanjut Puji, Sekolah rakyat akan dibuka akhir bulan juli ini termasuk persiapan bagi para siswa baru di wilayah Palaran.
​”Tanggal 30 Juli nanti akan ada LPSM untuk Sekolah Rakyat, dan ada untuk anak baru ya, nanti itu MPLS nya ada yang baru di Palaran. Tanggal 30 Juli akan dicanangkan ada sekitar 270 an murid yang baru ditambah dengan murid-murid yang lama,” kata Puji.
​kendati demikian, Puji menekankan kendala utama yang akan dihadapi peserta didik untuk memasuki sekolah rakyat yakni akurasi data desil (tingkat kesejahteraan). Pasalnya, fasilitas Sekolah Rakyat ini dikhususkan hanya untuk anak-anak yang keluarganya berada di desil 1 dan 2 (kategori sangat miskin/miskin).
Menurutnya, kondisi di lapangan menjadi rumit karena status desil warga sangat fluktuatif, sehingga banyak anak terancam tidak bisa masuk Sekolah Rakyat akibat data keluarga mereka tiba-tiba bergeser ke desil atas.
​”Yang menjadi kendala di Samarinda ini ya data kependudukan tadi. Karena untuk masuk sekolah itu kan hanya desil 1–2, lalu untuk BPJS desil 1–5. Nah ini selalu berubah, apalagi banyak laporan warga tiba-tiba desilnya berubah,” ucapnya
​”Jadi dari desil 3 melonjak ke desil 6. Ternyata ada beberapa kejadian, misalnya ada satu anggota keluarga yang mengambil kredit atau hal sejenis, itu otomatis langsung terlempar ke desil atas. Kendala-kendala seperti ini yang membuat pendataan anak yang mau masuk sekolah menjadi sulit.” Sambung Puji.
Akurasi data DTKS yang terus berubah-ubah akan berdampak langsung pada hak anak dalam memperoleh pendidikan. Saat ini, kata Puji, pembaruan data jadi prioritas utama, pemerintah kota juga terus berupaya agar anak anak kurang mampu tidak digagalkan oleh sistem pendataan sekolah.
​”Saat ini sedang diupayakan bersama dinas sosial supaya data itu valid. Harus valid satu data,” tandasnya. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
