DPRD Pertanyakan Kelanjutan Realisasi BLK, Minta Komitmen Kementerian Ditepati
Garda.co.id, PPU – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, menyoroti belum adanya kejelasan atas rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayahnya. Padahal, pada pertengahan tahun 2024 lalu, Kementerian Ketenagakerjaan sempat menyampaikan komitmen serius untuk membangun fasilitas tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.
“Waktu itu dinas sudah menjelaskan bahwa sudah ada penetapan lokasi di Nipah-nipah. Tapi sejauh ini kita belum melihat realisasi di lapangan,” ujar Ishaq.
Menurutnya, proyek ini sangat penting mengingat PPU merupakan salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang siap pakai.
Ia menyebutkan bahwa pembangunan BLK bukan hanya janji, tetapi kebutuhan mendesak. Mengingat tingginya tingkat pengangguran terbuka di wilayah itu, fasilitas pelatihan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan warga lokal bersaing di dunia kerja, khususnya sektor-sektor teknis yang akan berkembang pesat di sekitar IKN.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten PPU, Marjani, sebelumnya telah mengungkap bahwa lokasi pembangunan BLK telah ditetapkan di Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda dimulainya pembangunan fisik atau proses lelang.
“Jangan sampai ini hanya menjadi janji politik yang tidak ada ujungnya. Kalau memang anggaran tidak turun dari pusat, sampaikan terbuka, biar kita cari solusi bersama,” tegas Ishaq.
DPRD juga meminta agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan kementerian terkait. Ishaq menilai, jika ada hambatan teknis atau administrasi, hal itu seharusnya bisa disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi.
Menurutnya, kehadiran BLK akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas masyarakat, terutama kalangan muda yang membutuhkan keterampilan kerja. Selain itu, BLK juga berpotensi menjadi pusat sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja lokal.
“PPU butuh solusi konkret, bukan sekadar rencana. Apalagi kita berada di tengah arus pembangunan besar di Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Dry/Adv)
