Garda.co.id, PPU – Minimnya geliat usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan Anggota Komisi I DPRD, Haryono. Ia menilai banyak desa belum menunjukkan inisiatif untuk menciptakan sumber pendapatan mandiri. Akibatnya, ketergantungan terhadap anggaran pemerintah masih tinggi.
Menurut Haryono, dari 30 desa yang ada, hanya sebagian kecil yang memiliki BUMDes aktif dan produktif. Namun hal tersebut seharusnya mampu dientaskan secara maksimal dengan beberapa inovasi sesusai potensi.
“BUMDes seharusnya jadi lokomotif ekonomi desa. Tapi kenyataannya, banyak yang tidak berjalan karena kurangnya inovasi dan semangat kewirausahaan dari perangkat desa,” ujarnya.
Ia menyebutkan, beberapa desa bahkan hanya menjadikan BUMDes sebagai formalitas administrasi agar memenuhi syarat penyaluran dana. Padahal, dengan pengelolaan yang tepat, BUMDes bisa menjadi solusi atas stagnasi ekonomi desa, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Sayang sekali. Potensi desa itu besar. Ada potensi hasil bumi, kuliner, jasa, tapi tidak dimanfaatkan secara kreatif. Kalau semua hanya mengandalkan proyek fisik dari pemerintah, kapan majunya?” kata Haryono.
Ia menekankan perlunya perubahan pola pikir (mindset) dari kepala desa dan perangkatnya. Mereka harus mulai berpikir sebagai pelaku usaha, bukan sekadar pengelola anggaran. Selain itu, BUMDes juga perlu strategi bisnis yang matang, mulai dari studi kelayakan hingga pemasaran produk.
“BUMDes tidak boleh hanya jadi toko kelontong atau simpan pinjam. Harus ada diferensiasi. Bisa kerjasama dengan pelaku industri lokal, koperasi, bahkan ekspansi digital,” ujarnya.
Haryono juga mengkritisi lemahnya sinergi antara pemerintah desa dengan dinas terkait dalam membina dan mengembangkan BUMDes. Ia meminta agar Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) lebih aktif turun tangan.
“Kalau kita mau desa mandiri, maka BUMDes harus dijadikan prioritas pembangunan, bukan pelengkap,” pungkasnya. (Dry/Adv)
