Abdul Muis Dari Seorang Aktivis Hingga Jadi Wakil Rakyat dan Perhatiannya Terhadap Sektor Pendidikan
Garda.co.id, SAMARINDA – Pelantikan 45 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda terpilih periode 2024-2029 telah di laksanakan pada Ruang Rapat Utama Lantai 2 pada Rabu (28/08/2024).
Selama pelantikan anggota DPRD terpilih berlangsung, ada salah satu legislator yang menjadi sorotan yaitu Abdul Muis. Mantan Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam Kaltim Kaltara itu kini memantapkan diri menjadi seorang wakil rakyat.
Abdul Muis menyampaikan bahwa dalam ruang pengabdian tidak pernah memandang gender, umur maupun latar belakang. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pengabdian.
“khususnya kepada yang muda muda harusnya memberikan hal yang lebih karna memiliki energi yang lebih karna mengingat usia kita lebih muda tapi yang paling penting saya sampaikan anak anak muda yang hari ini masih berkipra baik itu di dunia kampus ataupun juga di dunia kerja kita harus memiliki suatu visi,” ucapnya saat di datangin para awak media pasca pelantikan.
Di lain sisi, dirinya juga membahas terkait sektor pendidikan di Kota Samarinda yang sempat menjadi keluhan bagi para orang tua murid. Khususnya pada kasus jual beli buku yang marak diperbincangkan.
“Walaupun sudah ada imbauan dari Pak Wali Kota Samarinda dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) juga telah mengeluarkan surat edaran tetapi masalah ini belum tentu bisa 100 persen dijalankan oleh Pemkot,” imbuhnya.
Menyikapi hal tersebut, Muis sapaan akrabnya menilai perlu ada sarana yang dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk memfasilitadi aspirasi atau masukan dan saran dari orang tua murid terhadap kondisi dunia pendidikan saat ini.
“Kita ingin ada saluran atau berbentuk aplikasi yang bisa menampung aduan masyarakat khususnya untuk persoalan pendidikan (jual beli buku atau masalah sarana dan prasarana),” tuturnya.
Lanjut Muis, dengan adanya sarana tersebut aspirasi dari orang tua murid terkait dunia pendidikan bisa lebih maksimal
“Sehingga pengawasan kita bisa lebih maksimal, karena persoalan pendidikan adalah persoalan tentang generasi bangsa,” pungkasnya. (Da)
