Nurhadi Sebut Kebijakan Pemerintah Harus Memperhatikan Nasib Masyarakat
Garda.co.id, Samarinda – Sekertaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra menegaskan pemerintah jangan membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat.
Respon itu muncul usai Kementerian Keuangan menyampaikan butuh dukungan dari masyarakat untuk memenuhi 514 triliun rupiah dari target penerimaan pajak tahun 2026. Penerimaan pajak hingga oktober 2026 telah mencapai 1790,8 triliun rupiah.
Nurhadi menjelaskan pemerintah seharusnya mengevaluasi terkait penggunaan anggaran daripada fokus pada mengoptimalkan penerimaan pajak.
Ketika pemerintah pusat ingin memaksimalkan target tahunannya dengan membuat kebijakan tanpa memperhatikan masyarakat di daerah maka dampaknya akan sangat terasa terhadap kesejahteraan.
Nurhadi mengungkapkan sebagai bentuk kepedulian pihaknya, saat ini Komisi II tengah membahas rancangan peraturan daerah terkait penerimaan pajak. Inisiasi ini didasarkan minimnya transfer dana pusat untuk daerah.
“Konsepnya karna kita kekurangan uang, uang kita di daerah di setorkan ke pusat, pusat nda mau kembalikan yang sesuai dengan hak kita,” ucapnya.
Minimnya dana yang diberikan pusat, kata Nurhadi, membuat daerah harus memikirkan lebih terkait pendapatan tambahan.
Ketika pemerintah membuat kebijakan tidak memikirkan nasib masyarakat, maka akan berdampak pada daerah.
“Akhirnya nanti ekonomi semakin sulit, peredaran uang semakin langka karna daya beli masyarakat semakin menurun,” katanya.
Tingginya angka kebutuhan dasar masyarakat tidak sebanding dengan pendapatan maka akan memberikan efek domino. “yang paling kasihan sekarang itu semakin banyak UMKM,” sambungnya.
Menurutnya semakin banyak UMKM yang lahir maka sebenarnya semakin banyak pengangguran yang ada. Nurhadi menilai, ketika masyarakat membuka usaha bukan hanya ingin membuka lapangan pekerjaan namun sebagian mereka lakukan untuk bertahan hidup.
Lebih lanjut, Nurhadi menekankan raperda penerimaan pajak saat ini berada di dalam persimpangan krusial. Beberapa fraksi partai politik disebutkan ingin mempertahankan angka pajak di beberapa sektor.
“Kita lagi masih pro kontra yah dari dprd sendiri beberapa fraksi ingin mempertahankan, mininal jangan dinaikin khususnya pajak bahan bakar dan balik nama, karena dampaknya langsung di rasakan masyarakat,” demikian Nurhadi. (DG/Adv/DPRDKaltim)






