Pemasukan PAD Dari Reklame Tidak Optimal, Pembahasan Raperda Jadi Momentum Tepat
Garda.co.id, SAMARINDA– Papan reklame terlihat menghiasi sejumlah ruas jalan di Kota Samarinda. Namun, dibalik banyaknya palan reklame yang ada tidak sebanding dengan pemasukan yang diterima pemerintah kota.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Samarinda dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyebutkan sektor reklame bisa menjadi pendapatan potensial bagi Samarinda. Nahasnya dari banyaknya reklame yang ada ditemukan sejumlah reklame yang tidak memiliki legalitas sehingga memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibenahi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Reklame yang kini tengah dibahas DPRD Samarinda.
“Reklame ini harus ditata dengan baik. Kita ingin keberadaannya tidak hanya tertib, tetapi juga mampu memberikan pemasukan yang signifikan untuk daerah,” ujarnya.
Dirinya mengungkapkan optimalisasi PAD merupakan hal penting untuk di optimalkan mengingat adanya kebijakan terkait pemerintah pusat pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD). Hal ini harus membuat pemerintah daerah bergerak mandiri dalam mencari sumber pendapatan.
“Dengan adanya pengurangan TKD dari pusat, daerah sebenarnya didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang dimiliki,” tuturnya.
Lanjut Samri, Samarinda memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat pendapatan daerah. Selain reklame, sektor pariwisata, kawasan Sungai Mahakam, parkir hingga berbagai aktivitas ekonomi dinilai dapat memberikan kontribusi jika dikelola secara serius.
Namun, sektor reklame menjadi salah satu yang mendapat perhatian serius untuk segera dibenahi. Perbedaan jumlah dan legalitas reklame, kata Samri, harus ditelusuri guna meminimalisir kehilangan pendapatan daerah.
“Di lapangan reklame itu banyak sekali, tetapi setelah kita lihat, yang izinnya tercatat ternyata tidak banyak. Kalau kondisi ini dibiarkan, tentu ada potensi pendapatan yang hilang,” katanya.
Menurutnya, persoalan reklame juga tidak berhenti pada urusan penerimaan daerah. Penempatan reklame tanpa penataan yang baik berpotensi membuat tampilan kota menjadi semrawut.
“Kalau reklame semakin banyak dan tidak tertata, akhirnya Samarinda terlihat seperti dipenuhi sampah visual. Yang lebih disayangkan, pemerintah juga tidak mendapatkan pemasukan yang seharusnya,” tekannya.
Oleh karena itu, pembahasan Raperda penataan reklame menjadi momentum yang tepat dalam memperjelas aturan, legalitas, pengawasan sehingga pendapatan daerah dapat jadi lebih optimal.
Sebagai informasi, DPRD Kota Samarinda sebelumnya telah menggelar rapat bersama pelaku usaha reklame guna mendengar langsung permasalahan yang terjadi di lapangan dan juga meminta masukan terkair perizinan yang dianggap ribet. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
