Komisi III Tekankan Audit Total: Pastikan Infrastruktur Kaltim Dibangun Tanpa Cacat
Garda.co.id, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mendorong percepatan audit teknis menyeluruh terhadap proyek-proyek pembangunan jalan di berbagai daerah. Dorongan ini muncul setelah semakin banyak laporan dari warga mengenai kualitas pekerjaan kontraktor yang dinilai tidak konsisten dan rawan bermasalah.
Bukan sekadar respons terhadap satu-dua temuan, upaya audit ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan standar pembangunan benar-benar ditegakkan pada seluruh proyek infrastruktur, terutama yang masuk kategori prioritas daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa persoalan terbesar pembangunan bukan hanya soal anggaran, melainkan kepatuhan kontraktor pada standar teknis yang sudah ditetapkan. Derasnya laporan masyarakat belakangan ini menjadi sinyal bahwa pengendalian mutu belum optimal.
“Kita tidak boleh bersikap reaktif. Setiap proyek harus dipastikan sejak awal berjalan sesuai spesifikasi teknis agar tidak menimbulkan kerusakan dalam waktu singkat,” terangnya.
Dirinya menekankan bahwa audit yang dimaksud bukan sekadar memeriksa kondisi fisik di lapangan, tetapi juga menelusuri seluruh proses mulai dari tahap pengadaan, sumber material, mekanisme pengawasan, hingga konsistensi kontraktor menjalankan kontrak.
Langkah ini dinilai penting untuk menutup celah bagi praktik tidak profesional seperti penggunaan material berkualitas rendah atau prosedur lelang yang tidak transparan.
“Dengan pengecekan berlapis, peluang penyimpangan akan semakin kecil. Ini uang masyarakat, jadi semua harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab,” ulasnya.
Komisi III juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memperkuat pengawasan di lapangan. Menurut Reza, kualitas infrastruktur sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan setiap tahap pekerjaan berjalan sesuai aturan.
“PUPR harus hadir dari awal hingga akhir pengerjaan, bukan hanya ketika proyek mendekati selesai. Pengawasan ketat adalah kunci kualitas,” katanya.
Dirinya menegaskan bahwa DPRD Kaltim selalu terbuka terhadap laporan masyarakat. Bagi Reza, kritik dan masukan publik merupakan bagian penting dari mekanisme pengendalian kualitas pembangunan daerah.
“Warga memberi laporan bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan hasilnya benar-benar bermanfaat. Dan kami siap mengawal setiap aduan tersebut,” jelasnya.
Komisi III juga menyoroti pentingnya membangun budaya profesional dalam setiap proyek, tanpa intervensi, titipan, atau kepentingan tertentu. Reza menilai bahwa kualitas infrastruktur hanya bisa dicapai jika seluruh proses berlangsung transparan dan berlandaskan kompetensi.
“Integritas pekerjaan dimulai dari proses yang bersih. Kalau seluruh tahapan dijalankan sesuai aturan, hasil akhirnya pasti maksimal,” ujarnya.
Reza memastikan Komisi III akan terus memantau proyek-proyek strategis daerah, termasuk pembangunan jalan penghubung yang sangat dibutuhkan masyarakat pesisir dan pedalaman. Ia menegaskan bahwa infrastruktur yang dibiayai APBD harus memenuhi standar ketahanan dan keselamatan jangka panjang.
“Tujuan akhirnya sederhana: masyarakat harus mendapatkan infrastruktur yang kuat, aman, dan bertahan lama. Itulah makna dari seluruh pengawasan yang kami lakukan,” pungkasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
