DPRD Kaltim Sebut Banjir Samarinda Bukan Hanya Dampak Hujan Deras Melainkan Buruknya Tata Kelola Lingkungan
Garda.co.id, SAMARINDA – Banjir besar yang kembali melumpuhkan Kota Samarinda memantik sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur.
Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap akar masalah banjir yang selama ini terabaikan.
Dirinya menilai musibah tersebut sebagai cermin dari buruknya tata kelola lingkungan dan tata ruang kota yang belum mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Hujan lebat yang mengguyur pada Senin (12/05/2025) lalu menyebabkan banjir parah di sejumlah titik, termasuk Loa Janan Ilir, dimana puluhan rumah warga terendam, serta Jalan HM Rifadin yang lumpuh total akibat genangan.
Menurut Darlis, persoalan banjir ini tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan di kawasan hulu akibat aktivitas tambang, serta sistem drainase kota yang tidak memadai. Lanjut Darlis, pentingnya pendekatan proaktif dan terintegrasi dalam penanganan banjir, agar musibah serupa tidak terus terulang.
“Kita tidak sedang menghadapi fenomena baru. Ini kejadian yang terus berulang, dan setiap kali itu terjadi, korban selalu masyarakat. Pemerintah tidak boleh lagi melihat ini sebagai hal biasa. Ada persoalan struktural yang mendesak untuk dibenahi,” sebutnya.
Darlis mengungkapkan bahwa Samarinda, sebagai ibukota provinsi seharusnya menjadi daerah percontohan mitigasi bencana di Kaltim, bukan malah langganan banjir.
Maka dari itu, Darlis menyarakankan untuk dilakukan pembenahan di seluruh drainase, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan pengawasan pertambangan sebagai solusi jangka panjang.
“Kita butuh kebijakan yang tidak sekadar tambal sulam. Penataan ruang, penertiban tambang, dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus dijalankan secara serentak dan terintegrasi,” ujarnya.
Darlis juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi warga yang hingga kini masih bergantung pada bantuan darurat. Meskipun tim dari BPBD telah diterjunkan ke lapangan, belum ada kepastian kapan genangan air akan benar-benar surut.
Dirinya mengingatkan, selama penanganan banjir masih bersifat reaktif dan belum menyasar akar permasalahan, maka potensi bencana serupa akan terus menghantui masyarakat Samarinda.
“Selama tidak ada kemauan politik yang serius untuk memperbaiki sistem dari hulu ke hilir, maka jangan heran jika Samarinda terus menjadi kota langganan banjir. Warga butuh perlindungan, bukan janji,” tukasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
