Garda.co.id, Samarinda – Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, pemerintah kini telah mengganti Ujian Nasional dengan asesmen kompetensi minimum dan survey karakter. Hal ini dilakukan sejak 2021
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehudin mendorong adanya metodologi yang baru untuk menentukan kelulusan pelajar secara objektif dan berkulitas.
“Tanpa UN, kita butuh parameter lain yang bisa mengukur kompetensi siswa. Ujian atau bentuk evaluasi lain tetap penting untuk memastikan proses pembelajaran efektif,” imbuhnya.
Menurutnya, Ujian Nasional yang selama ini diterapkan bukan hanya sekadar formalitas ujian akhir, tetapi berfungsi sebagai standar dalam menilai kualitas pendidikan yang diterima siswa selama masa pendidikan. Salehuddin menggaris bawahi pentingnya adanya sistem evaluasi, meskipun formatnya telah berubah dari yang sebelumnya
Dirinya membeberkan bahwa sistem evaluasi yang ada saat ini perlu disempurnakan agar mampu menjadi tolok ukur yang lebih efektif dalam menilai capaian pendidikan di Indonesia. Harapannya, dengan adanya mekanisme yang lebih baik, kualitas pendidikan di Tanah Air dapat terus ditingkatkan
“Proses evaluasi apapun namanya, perlu ada untuk melihat apakah metode dan kurikulum yang diterapkan sudah tepat atau perlu ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Akhir, Salehudin berharap pemerintah dapat memperbaiki mekanisme evaluasi yang ada saat ini agar mampu menjadi tolok ukur yang lebih efektif dalam menentukan capaian pendidikan di Indonesia. (Dery/Adv/DPRDKALTIM)
