Razia Saja Tak Cukup, DPRD Samarinda Ingatkan Potensi Pelanggaran Miras Berulang
Garda.co.id, SAMARINDA – Penyitaan minuman keras (miras) dalam operasi penegakan peraturan daerah (Perda) di Samarinda dinilai belum cukup untuk menekan pelanggaran peredaran minuman beralkohol. Pengawasan secara berkelanjutan diperlukan agar pelaku usaha tidak kembali mengulangi aktivitas perdagangan yang bertentangan dengan aturan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai banyaknya minuman beralkohol yang disita dalam operasi penegakan Perda perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Samri usai menghadiri pemusnahan barang bukti hasil pelanggaran Perda di Lapangan Parkir Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perlu lebih aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai aturan perdagangan minuman beralkohol. Dengan begitu, masyarakat mengetahui secara pasti usaha mana saja yang diperbolehkan menjual produk tersebut.
Samri menjelaskan, Perda di Samarinda memang mengatur pembatasan peredaran miras. Namun, terdapat pengecualian bagi tempat usaha tertentu yang memenuhi persyaratan, di antaranya hotel dan restoran berbintang tiga ke atas.
“Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui aturan yang berlaku. Sebab, dalam Perda sudah diatur tempat-tempat yang boleh menjual minuman beralkohol, seperti hotel dan restoran bintang tiga ke atas. Sementara di luar ketentuan itu tidak diperbolehkan,” terang Samri
Di sisi lain, Samri melihat adanya kemungkinan pelaku usaha sengaja mengabaikan aturan karena masih menganggap perdagangan minuman beralkohol memberikan keuntungan ekonomi yang menjanjikan.
Menurutnya, penyitaan barang bukti belum tentu memberikan efek jera apabila tidak dibarengi pengawasan secara konsisten. Bahkan, pelanggaran berpotensi kembali terjadi setelah operasi penertiban selesai dilaksanakan.
“Kalau keuntungan yang didapat cukup besar, bisa saja pelaku tetap mengulangi perbuatannya. Hari ini barangnya disita, tetapi setelah itu kembali melakukan aktivitas yang sama. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan sesekali,” ujarnya.
Ia pun meminta Satpol PP Samarinda terus memperkuat pengawasan dan tidak mengendurkan operasi penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol yang melanggar ketentuan.
Samri menegaskan, pemusnahan barang bukti seharusnya menjadi bagian dari upaya penegakan aturan yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial. Konsistensi razia dan sosialisasi dinilai penting agar pelanggaran serupa tidak terus berulang.
“Penegakan Perda harus terus berjalan. Jangan sampai setelah barang bukti dimusnahkan, pengawasan justru berhenti. Satpol PP harus tetap rutin turun ke lapangan karena tanpa pengawasan yang berkelanjutan, peredaran minuman beralkohol yang melanggar aturan bisa kembali terjadi,” tukasnya. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
