Kebijakan Tidak Naik Kelas 2027 Disorot, DPRD Samarinda Minta Kesiapan Guru Jadi Prioritas
Garda.co.id, SAMARINDA – Rencana penerapan kembali kebijakan tidak naik kelas pada tahun ajaran 2027 tidak hanya menyangkut peningkatan standar akademik siswa, tetapi juga kesiapan sekolah dalam menjalankan proses pembelajaran. DPRD Samarinda meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan kompetensi tenaga pendidik sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, menilai peningkatan standar penilaian siswa harus dibarengi dengan perbaikan kualitas proses belajar mengajar. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari pencapaian akademik peserta didik, tetapi juga bergantung pada kemampuan sekolah menyediakan pembelajaran yang efektif.
Rencana tersebut sebelumnya menjadi pembahasan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kedisiplinan, motivasi belajar, dan prestasi siswa. Namun, penerapannya pada 2027 masih memerlukan kajian akademis serta masukan dari para ahli.
Novan mengatakan, pemerintah perlu terlebih dahulu menyelesaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi sekolah, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar. Ketersediaan guru yang memadai dan kemampuan mereka dalam mendampingi siswa menjadi faktor penting sebelum aturan baru diberlakukan.
“Di Samarinda, kebutuhan tenaga pengajar masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Bukan hanya soal jumlah guru, tetapi juga bagaimana kompetensi mereka bisa mendukung kebutuhan belajar siswa,” ungkap Novan, Selasa (13/10/2026).
Ia menilai, kebijakan yang berkaitan dengan kelulusan dan kenaikan kelas harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing sekolah dalam menjalankan proses pendidikan. Tanpa persiapan yang memadai, penerapan standar baru dikhawatirkan tidak memberikan hasil sesuai tujuan yang diharapkan.
Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan pemetaan terhadap kondisi satuan pendidikan sebelum menentukan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Langkah tersebut diperlukan agar setiap sekolah memiliki kesiapan yang sesuai dengan tuntutan aturan.
“Jangan sampai kebijakan diberlakukan sementara sekolah belum siap menjalankannya. Perlu ada evaluasi menyeluruh supaya aturan yang dibuat benar-benar tepat sasaran dan tidak memunculkan masalah baru,” katanya.
Novan menegaskan, peningkatan mutu pendidikan seharusnya dilakukan melalui penguatan proses pembelajaran, termasuk peningkatan kemampuan tenaga pendidik. Dengan begitu, evaluasi terhadap hasil belajar siswa dapat berjalan secara objektif dan sebanding dengan kualitas pendidikan yang mereka terima.
“Mutu pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari hasil akhir siswa. Kesiapan sekolah dan kualitas tenaga pendidik juga harus dipastikan agar proses belajar mengajar benar-benar berjalan optimal,” terangnya.
Sementara itu, Kemendikdasmen masih mengumpulkan berbagai masukan untuk menyempurnakan rencana penerapan kebijakan tersebut. Sejumlah aspek perlu menjadi bahan pertimbangan, mulai dari fasilitas pendidikan, ketersediaan guru, kompetensi pengajar, kondisi siswa, hingga keterlibatan orang tua.
DPRD Samarinda berharap pembahasan kebijakan tidak naik kelas tidak hanya berorientasi pada peningkatan standar akademik. Pemerataan tenaga pendidik dan penguatan kompetensi guru juga perlu menjadi prioritas agar rencana penerapan pada 2027 dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan tanpa mengabaikan kesiapan sekolah di daerah. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
