Garda.co.id, Tenggarong– Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, kembali menegaskan komitmen lembaganya dalam mendorong keadilan pembangunan di seluruh kecamatan.
Ia menekankan, pemerataan anggaran dan perbaikan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal seperti Kecamatan Loa Kulu dan Loa Janan.
“Pada intinya memang banyak ketimpangan pembangunan. Hampir semua kecamatan mengalaminya. Salah satunya di Loa Kulu, di mana jembatan yang menjadi infrastruktur dasar hingga kini belum juga dibangun secara permanen,” ujar Ahmad Yani usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Apdesi Loa Kulu dan masyarakat Loa Janan di ruang Banmus DPRD Kukar, Selasa (22/7/2025).
Menurutnya, kondisi geografis Loa Kulu yang dipenuhi sungai-sungai menuntut perhatian lebih serius. Banyak jembatan di wilayah tersebut masih bersifat manual, padahal sering dilintasi alat berat. Hal itu dinilai membahayakan pengguna jalan dan warga setempat.
“Jembatan itu harus dipermanenkan. Itu kewajiban kita. Dan anggarannya tidak terlalu besar. Ini soal keadilan,” tegasnya.
Selain persoalan jembatan, Ahmad Yani juga menyoroti jalan penghubung antar desa mulai dari Loh Sumber, Sungai Payang, hingga Jembayan yang kondisinya rusak parah.
Jalan tersebut sering becek dan sulit dilewati, sehingga menghambat aktivitas masyarakat.
“Jalan ini sudah lama tidak tersentuh. Kalaupun ada perbaikan, hanya sebagian kecil saja. Karena itu, kami minta agar dituntaskan,” ucapnya.
Ia juga menekankan perlunya perhatian di wilayah Jonggon hingga Margahayu, di mana beberapa ruas jalan nyaris putus akibat longsor. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi itu bisa menimbulkan kecelakaan.
“Kita wajib benahi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini suara masyarakat, dari kepala desa, camat, yang tentu menjadi kewajiban DPRD untuk mengawal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ahmad Yani mengusulkan agar alokasi anggaran pembangunan dibagi secara lebih merata ke seluruh kecamatan.
Salah satu gagasan yang tengah didorong adalah menetapkan batas minimal anggaran per kecamatan.
“Kalau setiap kecamatan kita alokasikan Rp25 sampai Rp50 miliar, dengan jumlah 20 kecamatan tinggal dikalikan saja. Itu bukan jumlah besar, tapi cukup untuk memastikan keadilan,” jelasnya.
Menurutnya, kecamatan yang selama ini sudah mendapat porsi APBD besar bisa dilakukan penyesuaian.
Dengan begitu, desa-desa dan kecamatan yang minim anggaran bisa ikut merasakan peningkatan pembangunan.
“Ini bukan soal berapa besar anggaran yang diterima, tetapi bagaimana rasa keadilan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kukar,” pungkas Ahmad Yani. (Adv/fa)
