DPRD Kukar Suarakan Keadilan untuk Tenaga Non-ASN: Jangan Ada yang Tertinggal dalam Reformasi
Garda.co.id, Kukar – Di tengah gemuruh euforia pelantikan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, muncul suara yang mengingatkan agar semangat reformasi birokrasi tidak melupakan mereka yang masih menunggu kepastian nasib yakni tenaga honorer non-ASN kategori R2 dan R3.
Adalah Abdul Rasyid, Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), yang menyuarakan kepedulian itu dengan lantang. Ia menilai, keberhasilan pelantikan P3K memang layak diapresiasi, namun proses pembaruan birokrasi ini belumlah selesai. Masih ada kelompok tenaga kerja yang harus diperjuangkan bersama.
“Kita tidak boleh membiarkan mereka tertinggal dalam proses reformasi birokrasi. Mereka punya rekam jejak pengabdian, dan itu tidak bisa diabaikan,” ujarnya tegas saat ditemui usai pelantikan, Senin (26/5/2025).
Rasyid mengungkapkan bahwa banyak tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan, namun belum juga mendapatkan pengakuan formal.
Menurutnya, perjuangan mereka bukan hanya tentang angka atau formasi, tetapi tentang kehidupan, keluarga, dan harapan yang telah ditanamkan bertahun-tahun.
“Di balik angka dan regulasi, ada wajah-wajah yang mengabdi dengan tulus. Ada keluarga yang menggantungkan hidup. Ini yang tidak boleh kita lupakan,” tutur Rasyid.
Ia pun mendorong Pemerintah Kabupaten Kukar untuk membuka opsi-opsi kebijakan yang lebih inklusif, mulai dari seleksi ulang hingga rekrutmen berbasis kebutuhan sektoral, sebagai bentuk keberpihakan terhadap mereka yang belum terakomodasi.
Bagi DPRD Kukar, kata Rasyid, perjuangan ini bukan semata-mata soal pengawasan atau legislasi. Lebih dari itu, ini adalah soal keberpihakan moral.
Ia menegaskan bahwa DPRD hadir sebagai suara rakyat yang ingin diperlakukan secara adil dan setara di tengah arus reformasi.
“Kami hadir bukan hanya secara formal, tapi juga secara moral. Tugas kami memastikan tak ada yang tertinggal,” ucapnya.
Lebih jauh, ia menilai perlunya penguatan koordinasi antara DPRD, eksekutif, dan lembaga teknis lainnya agar sistem kepegawaian yang dibangun bisa lebih adil, berkelanjutan, dan berjiwa sosial.
Rasyid menyadari, proses reformasi ini tak bisa selesai dalam semalam. Namun ia berharap, ke depan tidak ada lagi tenaga honorer yang merasa dipinggirkan hanya karena status administratif.
“Pelantikan P3K adalah langkah maju. Tapi perjalanan kita masih panjang. Kita harus pastikan, semua yang sudah mengabdi mendapat tempat yang layak,” tutupnya (Adv/fa)
