Pemkot Bentuk Dewan Pengawas Perumda Varia Niaga, Novi Marinda Putri: DPR Tidak Dilibatkan
Garda.co.id, Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, Novi Marinda Putri, menanggapi pembentukan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga. Menurutnya Pemerintah Kota Samarinda melakukan hal tersebut karena ada sesuatu yang tidak benar dengan pengelolaan Perumda Varia Niaga sehingga perlu membentuk Dewan Pengawas.
Politisi Partai Amanat Nasional itu menerangkan, selama berdirinya Perumda Varia Niaga pada 2021 hingga saat ini belum ada hasil yang siginifikan untuk Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan tujuan dari dibentuknya Perumda Varia Niaga salah satunya untuk meningkatkan PAD.
Dirinya berharap, dengan dibentuknya Dewan Pengawas, Perumda Varia Niaga memiliki inovasi yang bagus untuk meningkatkan PAD Kota Samarinda. “Mudah-mudahan dengan dibentuknya Dewan Pengawas ini, kedepan Varia Niaga menghasilkan effort yang baik buat PAD Kota Samarinda,” ungkapnya, Jumat 14 April 2023.
Selain itu, Novi Marinda Putri menyarankan, Pemerintah Kota agar membentuk perusahaan daerah yang lain guna membidangi masing-masing kegiatan usaha. Sebab selama ini Perumda Varia Niaga terlalu banyak membidangi kegiatan usha sehinnga dinilai tidak fokus.
“Cabang-cabang kerjaannya terlalu banyak, akhirnya tidak fokus. Dari awal Varia Niaga dibentuk kan untuk pangan, tiba tiba menjalar ke macam-macam bidang usaha,” terangnya.
Selain itu ia menuturkan, seperti halnya pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Perumda varia Niaga selama 3 bulan tersebut terjadi kegagalan total. Bahkan disebutnya hingga sekarang masih menyisakan beberapa masalah yang belum terselesaikan.
Dengan demikian, Novi Marinda Putri berharap kedepan dengan adanya Dewan Pengawas Perumda Varia Niaga dapat berjlan dengan baik. Tak hanya itu, ia juga mengaku dalam pembentukan Dewan Pengawas tersebut DPRD Kota Samarinda tidak dilibatkan.
“Kalau masih sama saja hasilnya, untuk apa dibentuk Dewan Pengawas. Karena pembentuk Dewan Pengawas, DPRD tidak dilibatkan dalam pembentukannya. Jadi kami juga tidak tahu sebenarnya Dewan Pengawas porsinya seperti apa,” tutupnya. (Riduan/ADV/DPRD SMD)
